“Pemerintah justru mencegah jangan gara-gara mengecam satu kelompok dengan keras, seperti Jerinx soal IDI kacung WHO, Ahmad Dhani ucapkan idiot pada kelompok ganti presiden, Prita yang kritik rumah sakit, yang mereka akhirnya bisa dipidanakan." ungkap pegiat sosial pro Jokowi tersebut.
“Pada revisi UU ITE mereka tidak akan dipidana. Lho kok tiba-tiba mereka bilang represif,” sambung dia.
Begitu juga soal teriakan BEM UI soal revisi UU KPK, pemilihan Ketua KPK Firli, Tes Wawasan Kebangsaan.
Ade juga heran mengapa semua dialamatkan pada Jokowi. Sebab BEM UI seharusnya tahu, kalau revisi UU KPK dilakukan DPR, pemilihan Ketua KPK juga DPR, dan TWK dilakukan oleh pimpinan KPK sendiri.
“Jokowi justru menganjurkan yang tak lolos TWK tak perlu diberhentikan.” tutur Ade.
Lebih jauh, Ade Armando juga menyinggung penangkapan aksi Mei 2021 saat polisi memilih membubarkan paksa aksi karena tak mematuhi protokol kesehatan.
Menurut Ade, pembubaran aksi yang kemudian dikritik itu pantas dilakukan tindakan tegas, karena massa aksi tak mau menuruti protokol kesehatan, termasuk tak mau jaga jarak.
“Jadi kecaman BEM UI itu mengarang bebas. Kalau BEM UI seperti dibilang Faisal Basri selalu memiliki riset yang kuat saat berargumen, sayangnya itu tak tergambar, itu bagian komedinya,” kata Ade Armando.
Cerita belum selesai sampai di sana, twit pandir berujung pada pemanggilan Ketua BEM UI oleh Direktur Kemahasiswaan UI.
Namun setelah pemanggilan, narasi yang terbangun justru sikap Direktur Kemahasiswaan UI ini sebagai bukti pemberangusan. Narasinya kata Ade, sangat dramatis, yakni pembungkaman dan kebebasan akademik oleh negara.
Padahal, Jokowi terkait aksi ini tidak marah-marah. Kominfo juga tidak memblok twit BEM UI.
“Ketua BEM UI sendiri memang dipanggil, cuma diminta beri klarifikasi, tak ada sanksi, di mana bukti pemberangusannya? Kalau ada yang bilang gerakan BEM UI ditindas kekuasaan, itu seperti hidup dalam halusinasi,” terang Ade Armando.
