SuaraRiau.id - Pemerintah Republik Indonesia resmi membatalkan ibadah haji 2021 usai menimbang berbagai masukan, khususnya pandemi Covid-19.
Meski ada kekecewaan publik akibat pembatalan itu, Ketua Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj justru menilai bahwa hal ini jadi bukti berdaulatnya bangsa Indonesia di mata dunia.
Mustolih mengungkapkan, publik seharusnya memahami kebijakan ini tidak semata-mata keputusan pemerintah Indonesia saja, namun ada juga campur tangan pihak Arab Saudi selaku negara tuan rumah ibadah haji.
“Harus dipahami, kebijakan memberangkatkan misi haji tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri, akan tetapi pemerintah RI justru tergantung pada kebijakan negara lain dalam hal ini Arab Saudi sebagai negara tujuan dan tuan rumah,” kata Mustolih kepada Hops.id--jaringan Suara.com, Jumat (4/6/2021).
Mustolih pun menilai pemerintah sudah mengambil langkah yang tepat, mengingat pihak Arab Saudi sendiri belum memberikan akses persiapan haji hingga kejelasan soal kuota peserta jamaah 2021 ini.
“Maka manakala pemerintah Saudi tidak kunjung memberikan kejelasan tentang kuota dan akses persiapan haji serta berbagai keperluan mendasar lainnya, sudah tepat bila pemerintah disini mengambil langkah karena publik butuh kepastian,” ujar dia.
Mustolih juga menyampaikan bahwa di tengah sejumlah pihak yang mengkritik pemerintah terkait lemahnya diplomasi, ia justru menganggap hal tersebut jadi bukti berdaulatnya bangsa Indonesia di kancah dunia internasional.
Menurutnya, kedaulatan mutlak tersebut juga dianggap sebagai bentuk independensi alias kemandirian Indonesia sebagai bangsa dengan penduduk muslim terbesar di Indonesia.
Di sisi lain, ia juga menegaskan bahwa bangsa Indonesia tidak bergantung terhadap negara lain, termasuk Arab Saudi sekalipun.
“Keputusan ini juga menjadi sinyal kuat pemerintah RI sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia di kancah dunia internasional sebagai negara yang berdaulat penuh, sehingga memiliki independensi, bisa berpijak dan mengambil keputusan atas kehendaknya sendiri demi kepentingan dan keselamatan rakyatnya tanpa harus bergantung terhadap negara lain,” tutur Mustolih.
Pria yang merupakan advokat sekaligus pengajar di UIN ini pun mewajarkan, apabila ada sejumlah pihak yang tidak sejalan dengan keputusan pemerintah soal ibadah haji 2021.
“Penyelenggaraan haji yang melibatkan lintas kementerian, lembaga dan sektor di dalamnya tentu saja ada banyak kepentingan, termasuk kepentingan ekonomi. Maka wajar bila nanti ada pihak-pihak yang tidak sepemikiran dengan kebijakan pemerintah ini,” imbuhnya.
