SuaraRiau.id - Beberapa waktu lalu, pengamat Militer dan Pertahanan Connie Rahakundini Bakrie sempat melempar kabar bahwa ada mafia alutsista di Tanah Air. Menurutnya, si mafia acap mencari keuntungan dari transaksi alutsista Indonesia.
Connie lantas menyebut sosoknya, yakni mister M. Dia akhirnya coba mengungkap siapa mister M yang dimaksud, usai didesak Peter Gontha akhir pekan lalu.
Menurutnya, pihak-pihak yang mencari keuntungan di dalam negeri sangatlah banyak, termasuk yang utama adalah mister M.
“Karena menurut saya terlalu jelimet, terlalu banyak yang bermain,” kata Connie, dikutip dari Hops.id--jaringan Suara.com, Senin 3 Mei 2021.
Sosok mister M, kata Connie, sebenarnya mudah untuk dicari. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah Indonesia serius ingin memberantas mafia alutsista tersebut.
“Kalau nama enggak akan saya sebut. Tinggal cari saja, gampang kok asal mau saja. Dan itu pun asal yang ini semua enggak terlibat,” ungkapnya.
Munculnya sosok mister M, tambah Connie, memang jadi fenomena tersendiri. Sebab dia hadir usai adanya kebutuhan dari user.
Ia pun lantas memberi klu kalau sosoknya tak jauh dari lingkaran di Kementerian Pertahanan. Maka itu, dia kemudian menantang apakah KPK mau bergerak dan serius ingin mengebiri mister M tersebut.
Sebab, sambung Connie, pemain senjata di Tanah Air tak banyak, sehingga mudah diketahui siapa dia sebenarnya.
“Kalau KPK benar-benar serius, tinggal di trace saja uangnya ke mana (transaksi). Rekanan dan pemain senjata di Indonesia kan tidak banyak. Dan kemudian mau enggak dibuka hal ini,” tutur wanita 56 tahun itu.
Dalam waktu yang sama, Connie menambahkan bahwa sebenarnya upaya memberantas mafia atau broker pembelian alutsista memang tak mudah.
Presiden Joko Widodo sendiri pernah teguh inginakan merampingkan prosedur pengadaan alutsista dan memberantas broker. Akan tetapi problemnya tidak juga terlaksana.
“Presiden sudah memerintahkan tapi tidak jalan,” katanya.
Maka itu, dia mengusulkan agar pengguna anggaran tidak hanya ada di tangan Kemenhan. Tetapi juga di tangan Panglima TNI.
Dengan begitu, akan diketahui betul apa saja yang dibutuhkan, dan anggaran bakal diserap sesuai kebutuhan.
“Contoh, saya enggak mau menghalangi soal bela negara lah, atau pasukan yang mau dibikin di Kemhan lah, tetapi urgensinya, dibandingkan dengan MRO untuk alutsista kita. Kenapa enggak itu dulu.” ungkapnya.
“Jadi kita tambal sulam. Presiden sudah perintahkan, tapi enggak didengar, Suharso Monoarfa jalan, Pak Basuki jalan, tetapi Kementerian Pertahanan enggak jalan,” tambah Connie.
