SuaraRiau.id - Polemik di tubuh Partai Demokrat masih memanas. Ditambah lagi soal penetapan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat versi Kongres Luar Biasa aatau KLB Demokrat di Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).
Pengambilalihan Partai Demokrat oleh Moeldoko banyak disinyalir berhubungan dengan pihak Istana.
Bahkan pendongkelan partai berlambang Mercy disinyalir ada andil Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini kemudian langsung menjadi perhatian Ali Mochtar Ngabalin.
Ali Ngabalin kemudian mati-matian membela Presiden Jokowi. Ia dengan tegas menyebut tak ada andil Jokowi.
Pernyataan Ngabalin itu ditanggapi Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago melalui kanal YouTubenya.
Pangi mengatakan ungkapan Tenaga Ahli Utama KSP itu dinilai tak masuk akal. Sebelumnya, Ali Ngabalin sendiri menjelaskan jika polemik yang ramai terjadi belakangan ini, dimintanya jangan dikaitkan nama Presiden.
Dan urusan politik partai merupakan masalah kecil yang tak kaitannya dengan Presiden.
“Bang Ali Ngabalin mengatakan jangan kait-kaitkan nama Presiden, jangan hal-hal kecil seperti ini membawa-bawa nama presiden. Sebenarnya sangat lucu sekali statement ini,” ujar Pangi dikutip dari Hops.id--jaringan Suara.com, Minggu (7/3/2021).
Lebih detil, Pangi menjelaskan jika saat ini ribuan mata telah menyaksikan secara kasat mata jika ada keterlibatan Moeldoko dalam pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat dari Ketua Umum Agus Harimurthi Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Demokrat.
KLB Demokrat yang berlangsung di Deli Serdang pun, setelah paripurna pemilihan Ketua secara mengerucut langsung memunculkan nama Moeldoko dan secara cepat langsung diterimanya meski hanya melalui sambungan telepon.
Lebih lanjut, kaitan pengambilalihan Demokrat oleh Moeldoko secara jelas masih dinilai memiliki kaitannya dengan Jokowi. Hal ini dijelaskan karena Moeldoko sendiri merupakan orang yang masih cukup dekat dengan Jokowi.
Wajar jika muncul penilain kudeta yang dilakukan Moeldoko ada kaitannya dengan peran Presiden Jokowi.
“Kalau tidak mau dikaitkan dengan presiden, maka Pak Moeldoko-nya berhentikan sebagai KSP, karena beliau adalah orang lingkaran istana,” ucap Pangi.
Pangi menganggap wajar jika ada yang menyimpulkan prahara Demokrat sekarang ini ada keterlibatan pemimpin negara. Secara otomatis, pernyataan Ali Ngabalin pun tidak masuk akal.
“Bagaimana logikanya secara akal sehat kita bahwa ini tidak boleh dikaitkan dengan presiden, kecuali kalau Pak Moeldoko-nya berhenti dari KSP, baru tidak ada kaitannya dengan presiden,” katanya.
