SuaraRiau.id - Sejumlah pemuda yang mengaku dari Persatuan Pemuda Mahasiswa Minang (PPMM) berencana melaporkan Puan Maharani ke Bareskrim Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (4/9/2020) siang ini.
Ketua PPMM David mengatakan laporan tersebut berkaitan dengan pernyataan Puan yang meminta masyarakat Sumatera Barat (Sumbar) menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila.
Menurut David, pernyataan Puan tersebut menyinggung perasaan masyarakat Minang.
"Statement dari ibu yang merasa terhormat itu Puan Maharani sungguh mengganggu kami putra asli Sumatera Barat dan menambah jurang pemisah Sumatera Barat dengan Indonesia, rasa kebangsaan saat ini terkoyak dengan ucapan Puan Maharani," kata David saat dikonfirmasi.
David menyampaikan, bahwa pihaknya berencana melaporkan Puan ke Bareskrim Polri sekira pukul 14.30 WIB.
Puan sebelumnya mengumumkan rekomendasi partai untuk pemilihan gubernur Sumatera Barat (Sumbar) dari rumah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat.
PDIP mengusung kader Partai Demokrat Mulyadi sebagai calon gubernur Sumbar. Mulyadi akan berpasangan dengan Ali Mukhni yang kini menjabat bupati Padang Pariaman.
Dalam kesempatan itu, Puan lantas menyampaikan harapannya agar Provinsi Sumbar dapat menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila.
"Semoga Sumatera Barat bisa menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila, bismillahirrohmanirrohim. Merdeka," kata Puan.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto menjelaskan maksud pernyataan Puan yang berharap Sumbar mendukung negara Pancasila.
"Yang dimaksudkan Mbak Puan dan sebagaimana seluruh kader partai mengingatkan bagaimana Pancasila dibumikan tidak hanya di Sumatera Barat, tetapi di Jawa Timur, di seluruh wilayah Republik Indonesia, Pancasila harus dibumikan, Ibu Mega begitu kagum dengan Sumbar, demikian juga Mbak Puan," kata Hasto dalam jumpa pers secara virtual.
Hasto menekankan pernyataan Puan bukan dimaksudkan untuk menyinggung orang Sumbar, melainkan dukungan terhadap Pancasila dalam konteks kebudayaan dan nasionalisme.
