Eko Faizin
Rabu, 18 November 2026 | 07:12 WIB
Ilustrasi kemacetan panjang. [Pexels]
Baca 10 detik
  • Anggota DPRD Riau Abdullah melaporkan proyek Jalan Lintas Timur Pelalawan ke Ombudsman pada Senin (16/11/2026).
  • Kemacetan parah akibat proyek tersebut menjebak ribuan kendaraan selama delapan jam dan menghambat perjalanan ambulans pasien.
  • Pelapor mendesak Ombudsman memeriksa tata kelola pelayanan publik agar kontraktor memperbaiki sistem pengaturan lalu lintas jalan.

SuaraRiau.id - Kemacetan panjang akibat proyek peningkatan Jalan Lintas Timur (Jalintim) di Kabupaten Pelalawan berbuntut laporan ke Ombudsman Perwakilan Riau.

Anggota DPRD Riau, Abdullah, resmi mengadukan pekerjaan jalan yang dinilai telah mengganggu mobilitas masyarakat hingga menghambat perjalanan ambulans.

Laporan tersebut disampaikan Abdullah ke Kantor Ombudsman Perwakilan Riau di Jalan Hang Tuah, Pekanbaru, Senin (16/11/2026).

Pengaduan itu berkaitan dengan kemacetan parah di ruas Jalan Lintas Timur KM 74–84 yang terjadi selama pengerjaan proyek oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) melalui kontraktor PT GMJ.

Dalam laporan tersebut, kemacetan disebut berlangsung hingga berjam-jam dan menyebabkan ribuan kendaraan terjebak antrean.

Kondisi itu bahkan berdampak pada perjalanan ambulans yang membawa pasien dan membutuhkan penanganan medis segera.

"Ribuan kendaraan terjebak macet selama 8 jam. Banyak ambulans yang membawa orang sakit juga terkendala. Ini bukan sekadar persoalan keterlambatan perjalanan, tetapi sudah menyangkut persoalan kemanusiaan," ungkap Abdullah, Selasa (17/11/2026).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai kemacetan di kawasan proyek peningkatan jalan tersebut bukan kejadian pertama. Meski koordinasi lintas instansi telah dilakukan, persoalan serupa disebut masih terus berulang.

Menurut Abdullah, BPJN dan kontraktor pelaksana perlu mengevaluasi secara menyeluruh sistem pengaturan lalu lintas selama pekerjaan berlangsung.

Ia menilai aktivitas konstruksi semestinya tetap memperhatikan kelancaran perjalanan masyarakat, terutama pada jalur utama yang menghubungkan sejumlah daerah tersebut.

Abdullah mengaku telah beberapa kali berkomunikasi dengan pihak BPJN untuk mengingatkan pentingnya langkah mitigasi kemacetan. Persoalan itu juga telah menjadi perhatian kepolisian dan anggota legislatif.

Namun, kemacetan yang kembali terjadi hingga delapan jam mendorongnya meminta Ombudsman memeriksa tata kelola pelayanan publik dalam pelaksanaan proyek tersebut.

"Karena persoalan ini sudah berulang kali terjadi, saya meminta Ombudsman melakukan pemeriksaan. Tata kelola pembangunan jalan ini harus memperbaiki. Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban akibat pengaturan pekerjaan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya," terangnya.

Abdullah berharap Ombudsman Riau dapat menindaklanjuti laporan tersebut dengan memeriksa aspek akuntabilitas pelayanan publik dalam pelaksanaan proyek peningkatan jalan.

Menurutnya, hak masyarakat sebagai pengguna jalan harus tetap diperhatikan meskipun pekerjaan infrastruktur sedang berlangsung.

Load More