Eko Faizin
Selasa, 17 November 2026 | 10:00 WIB
Ilustrasi polisi. [Photo by Madrosah Sunnah on Unsplash]
Baca 10 detik
  • Kompolnas memantau kematian Ripka saat penindakan narkoba oleh Satresnarkoba Pelalawan pada 14 November 2026.
  • Propam memeriksa personel di lapangan untuk menguji dugaan pelanggaran prosedur dan standar operasional penindakan.
  • Kompolnas meminta Polda Riau transparan mengenai pertolongan medis serta pemeriksaan penyebab kematian korban.

SuaraRiau.id - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) memantau peristiwa meninggalnya seorang ibu rumah tangga bernama Ripka saat polisi melakukan penindakan dugaan kasus narkoba terhadap suaminya, Suhendrik di Kabupaten Pelalawan.

Komisioner Kompolnas, Yusuf Warsyim mengatakan pihaknya masih memantau perkembangan dengan meminta klarifikasi ke Polda Riau.

Ia menyebut langkah yang dilakukan Propam sudah tepat dengan memeriksa personel Satresnarkoba Pelalawan yang terlibat dalam kegiatan di lapangan.

"Yang dilakukan Propam sudah tepat, untuk menjelaskan apakah ada pelanggaran SOP, disiplin atau kode etik," ungkap Warsyim kepada Suarariau.id, Selasa (17/11/2026).

Dia juga menyinggung penegakan hukum yang seharusnya menghormati hak asasi manusia (HAM) meskipun terhadap seorang tersangka.

"Bagaimana pun, ketika penegakan hukum tetap dituntut menghormati HAM. Ada hak yang harus diberikan sekali pun itu seseorang tersangka. Penahanan, penangkapan atau upaya paksa lain harus sesuai prosedur," jelas Warsyim.

Ia mengaku, Kompolnas telah mencermati pemberitaan dan perbedaan keterangan antara Polda Riau dan pihak keluarga.

Karena itu, pihaknya sementara belum bisa menyimpulkan penyebab kematian sebelum ada pemeriksaan yang objektif.

Namun, Warsyim menyampaikan tiga hal yang menjadi fokus pengawasan terkait prosedur penggeledahan hingga penyebab kematian korban.

"Pertama, soal prosedur penindakan. Apakah penghentian, pemborgolan, penggeledahan, dan penemuan barang bukti sudah sesuai SOP? Apakah ada kekerasan atau perlakuan tidak manusiawi? Apakah keberadaan anak di bawah umur sudah dipertimbangkan dalam tindakan di lapangan? Ini yang harus dijawab Propam secara transparan," terangnya.

Kemudian terkait kecepatan dan keseriusan pertolongan medis dalam situasi seperti ini adalah bagian dari tanggung jawab petugas, terlepas dari riwayat penyakit korban.

"Apakah petugas sudah memberikan pertolongan pertama yang layak ketika korban mengalami kejang dan sesak?" tanya Warsyim.

Selanjutnya, Kompolnas meminta Polda Riau menjelaskan dasar keterangan medisnya meliputi hasil pemeriksaan Puskesmas, rekam riwayat penyakit, keterangan dokter, dan kronologi pertolongan secara rinci dan bisa diuji.

"Kami menghormati seandainya ada keputusan keluarga yang menolak autopsi. Namun penolakan itu tidak boleh membuat penyebab kematian menjadi tidak jelas," kata dia.

Kompolnas menyambut baik langkah Polda Riau yang sudah menurunkan Propam dan membuka ruang pengawasan eksternal.

Load More