Tak Hanya Gelar Pahlawan Nasional, Marhum Pekan Dijadikan Nama Gerbang Tol dan Jalan

SuaraRiau.id - Presiden Prabowo Subianto memberi gelar Pahlawan Nasional kepada Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzamsyah atau Marhum Pekan, pendiri Pekanbaru, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Marhum Pekan merupakan satu dari 19 tokoh yang ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 93/TK/Tahun 2026 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional.

Ia menjadi satu-satunya tokoh asal Provinsi Riau yang menerima gelar tersebut pada 2026.

Pemkot Pekanbaru juga memperoleh persetujuan Kementerian Pekerjaan Umum untuk menggunakan nama Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzamsyah pada gerbang tol dalam kota yang menghubungkan ruas Pekanbaru-Dumai dengan Pekanbaru-Bangkinang.

Selain itu, perubahan nama Jalan Palas menggunakan nama Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzamsyah telah mendapat persetujuan.

Marhum Pekan merupakan sultan ke-5 Kerajaan Siak Sri Indrapura. Ia adalah putra Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah atau Marhum Bukit, sultan keempat Kerajaan Siak.

Saat masih muda, Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzamsyah turut berperan dalam Perang Guntung melawan Belanda yang ketika itu berupaya menguasai wilayah Kerajaan Siak.

Pada awal kemerdekaan, dia juga mendukung Republik Indonesia dengan menyerahkan kekayaan, termasuk sumbangan sebesar 13 juta gulden.

Upaya mengusulkan Marhum Pekan sebagai Pahlawan Nasional telah muncul sejak 1988. Pemerintah Kota Pekanbaru kemudian melengkapi usulan tersebut dengan kajian akademik yang melibatkan sejumlah sejarawan.

Pemkot Pekanbaru juga memperkenalkan sketsa wajah sang sultan kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya mengenalkan sosok dan jasa sejarahnya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa usulan gelar Pahlawan Nasional berasal dari masyarakat dan melalui proses penelitian serta pengkajian secara berjenjang.

Usulan tersebut dikaji oleh Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD), kemudian ditelaah oleh Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) Kementerian Sosial.

Hasil kajian selanjutnya dibahas dalam sidang Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan sebelum rekomendasi pemberian gelar disampaikan kepada Presiden. (Antara)