Libatkan Ketua Ormas di Siak, Kasus Kecelakaan Maut Berakhir Restorative Justice

SuaraRiau.id - Kasus kecelakaan menewaskan seorang pelajar SMA yang melibatkan Ketua Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Siak di Jalan Raya Perawang Barat, Kecamatan Tualang berakhir Restorative Justice (RJ).

Kepastian penyelesaian perkara yang menyeret ketua ormas berinisial DK (49) itu menyusul diterbitkannya penetapan Pengadilan Negeri (PN) Siak Nomor 27/Pen.RJ/2026/PN Siak.

Ps Kasi Humas Polres Siak, Aiptu Dedek Prayoga menjelaskan bahwa penyelesaian perkara melalui RJ telah melewati sejumlah tahapan dan mekanisme sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Proses keadilan restoratif ini ditempuh setelah terpenuhinya syarat pemulihan keadaan semula, yang meliputi pemberian pemaafan secara tulus dari pihak korban dan/atau keluarga korban, penggantian seluruh biaya perawatan medis, serta ganti rugi atas kerugian materiil maupun kerugian lainnya," katanya dikutip dari Riauonline--jaringan Suara.com, Selasa (10/11/2026).

Melalui penetapan itu, pengadilan mengabulkan permohonan penyidik sekaligus menyatakan sah Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor SP.Tap.Henti.Sidik/225.b/XI/TUK.7.2.3./2026 tertanggal 9 November 2026.

Dalam gelar perkara tersebut, penyidik melakukan pembahasan mendalam untuk memastikan kelayakan penghentian penyidikan melalui mekanisme keadilan restoratif.

"Seluruh tahapan mekanisme keadilan restoratif di tingkat kepolisian yang dilanjutkan dengan pengajuan ke pengadilan telah selesai. Pengadilan Negeri Siak secara resmi telah mengeluarkan penetapan," jelas Dedek.

Penerapan RJ juga dilakukan setelah adanya kesepakatan dan pemenuhan hak-hak korban, termasuk pemberian maaf dari korban dan/atau keluarga korban.

Selain itu, pihak yang bertanggung jawab juga telah memenuhi kewajiban mengganti seluruh biaya perawatan medis serta memberikan ganti rugi atas kerugian materiil maupun kerugian lainnya yang dialami korban.

Dedek menyebutkan, penerapan RJ juga telah mempertimbangkan persyaratan kelayakan perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.

Dalam ketentuan, perkara yang dapat diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif di antaranya merupakan tindak pidana yang terjadi akibat kealpaan dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana atau residivisme.

Permohonan RJ juga diajukan secara resmi oleh para pihak yang terlibat, baik dari pihak tersangka maupun korban dan/atau keluarga masing-masing.

Diketahui sebelumnya, Kasatlantas Polres Siak AKP Siswoyo, menyampaikan bahwa berdasarkan pemeriksaan awal DK diduga kehilangan konsentrasi karena menggunakan HP ketika mengemudi.

"Untuk sementara, hasil pemeriksaan yang bersangkutan hilang konsentrasi akibat aktivitasnya menggunakan HP," kata AKP Siswoyo, Jumat (30/10/2026).

Selain memeriksa aktivitas pengemudi saat berkendara, polisi juga melakukan tes urine terhadap DK dan hasilnya dinyatakan negatif.