PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu, Bupati Siak: Siapa yang Membayar Gaji?

SuaraRiau.id - Bupati Siak Afni Zulkifli mempertanyakan asal gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu jika menjadi PPPK penuh waktu.

Afni Zulkifli mengingatkan kepastian sumber pendanaan sangat penting bagi pemerintah daerah yang saat ini sedang menyusun rancangan APBD 2027.

Tanpa petunjuk teknis yang jelas, kebijakan tersebut justru berpotensi menimbulkan persoalan dalam perencanaan anggaran.

"Alhamdulillah, ada kabar gembira bahwa pemerintah pusat sudah mengumumkan PPPK paruh waktu seluruhnya akan dijadikan PPPK penuh waktu. Jika semua jadi PPPK penuh waktu, pertanyaannya, siapa yang akan membayar gaji mereka nantinya ya? Kami masih menunggu petunjuk teknis dari pusat," katanya, Minggu (8/11/2026).

Bupati Afni menjelaskan, beban belanja pegawai di Kabupaten Siak saat ini sudah cukup besar dengan persentase belanja pegawai mencapai 47,77 persen dari total belanja daerah.

Menurutnya, dari total pegawai ASN di lingkungan Pemkab Siak, terdapat sekitar 4.800 PNS, sementara lebih dari 11.000 lainnya berstatus PPPK paruh waktu maupun penuh waktu, dan tenaga non ASN.

Setiap bulannya, sambung Afni, Pemkab Siak harus menyediakan anggaran sekitar Rp19,6 miliar atau setara Rp275 miliar per tahun khusus untuk belanja gaji PPPK. Angka tersebut belum termasuk tunjangan yang menyertai gaji pokok.

"Di tengah kondisi Transfer ke Daerah (TKD) yang semakin turun, pembayaran PPPK ini tentu membuat ruang fiskal daerah semakin sempit," ungkapnya.

Afni juga mengajukan pertanyaan kepada pemerintah pusat, jika gaji PPPK penuh waktu ditanggung APBN, apakah status kepegawaiannya berubah menjadi ASN pusat atau tetap menjadi ASN pemerintah daerah?

Jika tetap bekerja di daerah tetapi gajinya dibayarkan pemerintah pusat, kata Afni, bagaimana mekanisme administrasi, pengawasan, penempatan hingga mutasinya? Menurutnya, seluruh persoalan tersebut membutuhkan petunjuk teknis yang jelas.

Afni mengungkapkan, dirinya bahkan telah mengutus perwakilan untuk berkonsultasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan kementerian terkait sejak wacana peralihan tersebut mulai mengemuka.

Namun, hingga 7 November 2026, pihaknya belum memperoleh petunjuk teknis mengenai pembagian tanggung jawab pembiayaan.

Persoalan ini semakin mendesak karena pemerintah daerah sedang berada dalam tahapan pembahasan KUA-PPAS dan penyusunan RAPBD 2027. Batas waktu pengesahan APBD tersebut ditargetkan paling lambat 30 November 2026.

"Kami khawatir kalau tidak diberikan kepastian, akhirnya tetap dianggarkan dalam APBD, padahal ternyata ditanggung pusat. Uang Rp275 miliar itu sebenarnya bisa kita alihkan untuk mencicil utang atau membiayai belanja modal lainnya," ujar dia.

Bupati Afni mengkhawatirkan kemungkinan sebaliknya. Jika pemerintah daerah tidak menganggarkan gaji PPPK karena menganggap pembiayaannya ditanggung APBN, tetapi ternyata anggaran tersebut tidak tersedia dalam APBN 2027, nasib para PPPK bisa terancam tidak menerima gaji.