APBD Perubahan Riau 2026 Sudah Bisa Dicairkan, tapi Fokus Tunda Bayar

SuaraRiau.id - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi Riau Tahun 2026 kini sudah bisa digunakan setelah nomor registrasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diterbitkan.

Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto menyatakan Pemprov memprioritaskan penggunaan anggaran tersebut untuk menyelesaikan kewajiban tunda bayar.

Dia menyampaikan terbitnya nomor registrasi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menjalankan program dan kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBD Perubahan 2026.

"APBD-P 2026 sudah bisa digunakan. Nomor registrasi sudah keluar," kata SF Hariyanto, Selasa (27/10/2026).

Ia menegaskan, penyelesaian utang tunda bayar menjadi salah satu prioritas utama dalam penggunaan APBD-P Riau 2026. Meski demikian, realisasi pembayaran tetap akan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

"Prioritas kita di APBD-P, salah satunya tetap menyelesaikan tunda bayar. Itu juga harus kita selesaikan sesegera mungkin," ujarnya.

SF Hariyanto mengungkapkan, realisasi APBD Riau 2026 hingga saat ini telah mencapai 69 persen. Pemprov Riau menargetkan angka tersebut meningkat hingga 90 persen pada akhir tahun anggaran.

Untuk mencapai target itu, Pemprov Riau telah menggelar rapat evaluasi bersama Sekretaris Daerah (Sekda) dan seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

Evaluasi dilakukan untuk memantau perkembangan kegiatan sekaligus memastikan program yang didanai melalui APBD Perubahan dapat segera dilaksanakan.

SF Hariyanto meminta setiap OPD mempercepat persiapan dan melengkapi dokumen administrasi yang dibutuhkan sebelum anggaran direalisasikan.

Langkah tersebut dinilai penting karena waktu pelaksanaan tahun anggaran 2026 tinggal sekitar dua bulan.

"Kami bersama Pak Sekda dan rekan-rekan OPD melakukan evaluasi untuk kegiatan 2026. Kami juga membahas APBD-P," katanya.

Perbaikan Jalan Juga Masuk Prioritas APBD-P Riau

Selain menyelesaikan kewajiban tunda bayar, Pemprov Riau juga akan mengarahkan anggaran perubahan untuk kegiatan mendesak, termasuk menjaga kondisi dan fungsi jalan di wilayah Riau.

SF Hariyanto menyebut sejumlah ruas jalan mengalami kerusakan sehingga membutuhkan penanganan agar tetap dapat digunakan masyarakat.