KPK Periksa Ketua DPRD Kuansing hingga Eks Pj Sekda di Kasus Suhardiman Amby

SuaraRiau.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ketua DPRD Kuansing Juprizal (JUP), Asisten I Sekda Kuansing Fahdiansyah (FHD) hingga aparatur sipil negara Kementerian Kehutanan sebagai saksi.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan pemeriksaan pihak-pihak tersebut bertempat di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

"Atas nama JUP selaku Ketua DPRD Kuansing, FHD selaku Penjabat Sekretaris Daerah Kuansing tahun 2024–2025, dan RAN selaku Koordinator Kelompok Kerja Wilayah Sumatera Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan Kemenhut," katanya, Jumat (14/8/2026).

Budi mengatakan KPK juga memeriksa seorang pihak swasta berinisial NOV sebagai saksi kasus dugaan suap yang menjerat Bupati Kuansing nonaktif Suhardiman Amby.

Berdasarkan catatan KPK, Juprizal tiba pada pukul 09.50 WIB, Fahdiansyah pada pukul 09.52 WIB, RAN pada pukul 09.43 WIB, dan NOV pada pukul 10.35 WIB.

Selain itu, Budi mengatakan KPK memanggil Kepala Cabang Pekanbaru pada PT Clipan Finance Indonesia berinisial PTU untuk diperiksa sebagai saksi.

Namun, belum diketahui apakah yang bersangkutan telah memenuhi panggilan KPK atau tidak.

Sebelumnya, KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Kuansing dan Jakarta pada 29 Juni 2026 dengan mengamankan 10 orang.

Operasi tersebut merupakan OTT ke-14 yang dilakukan KPK sepanjang 2026. Suhardiman Amby dan Sekda Kuansing Zulkarnain kemudian menyerahkan diri kepada KPK pada 30 Juni 2026.

Pada 1 Juli 2026, KPK menetapkan Suhardiman, Zulkarnain, dan Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant Ardiles sebagai tersangka dugaan suap terkait jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing.

Selain dugaan suap, KPK juga menduga Suhardiman menerima gratifikasi terkait pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas.

Usai namanya terseret, Menhut Raja Juli pada 3 Juli 2026 menjelaskan bahwa saat menerima audiensi Suhardiman pada 2 Juni 2026, kepala daerah tersebut meninggalkan sebuah amplop yang tertutup map.

Menurut Raja Juli, dirinya baru menyadari keberadaan amplop itu setelah Suhardiman meninggalkan ruangan.

Menhut kemudian memerintahkan ajudannya untuk mengembalikan amplop tersebut tanpa mengetahui isi di dalamnya.

Raja Juli mengatakan pengembalian amplop dilakukan pada 12 Juni 2026, setelah sebelumnya sempat tertunda karena kendala jadwal.