Kembangkan Kasus OTT di Kuansing, KPK Geledah Rumah Kepala Dinas Perkebunan

SuaraRiau.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pengembangan kasus operasi tangkap tangan (OTT) dugaan suap jual beli jabatan yang menjerat Bupati Kuansing Suhardiman Amby.

Lembaga antirasuah itu melakukan penggeledahan rumah milik Kepala Dinas Perkebunan Kuansing berinisial AYP.

Rumah yang berada di kawasan Jao, Kelurahan Simpang Tiga, Teluk Kuantan, sekira pukul 22.00 WIB, Minggu (5/7/2026) malam.

"Tim penyidik KPK melakukan penggeledahan sejak pagi hingga malam hari dan keluar terlihat berhasil membawa satu koper berwarna hitam," kata Hendri, salah satu warga dikutip dari Antara.

Menurut informasi yang diterima, bahwa Kepala Dinas Perkebunan sedang tidak berada di rumah. Serta, proses penggeledahan berlangsung dengan pengamanan ketat aparat yang bersenjata lengkap.

"Berdasarkan pantauan di lokasi, sekira satu jam setelah penggeledahan dimulai, sejumlah penyidik KPK yang mengenakan rompi bertuliskan KPK terlihat keluar dari rumah tersebut," ujarnya.

Rombongan KPK terlihat membawa sebuah koper berwarna hitam yang kemudian dimasukkan ke dalam kendaraan operasional.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak KPK belum memberikan penjelasan mengenai kasus yang menjadi dasar penggeledahan di rumah Kepala Dinas Perkebunan Kuansing ini maupun status pihak yang diperiksa.

Bahkan, pihak terkait belum dapat diminta keterangan. Selain itu, berdasarkan informasi yang diterima bahwa KPK diduga juga menggeledah rumah Ketua DPRD Kuansing Juprizal.

Sebelumnya, Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein menyampaikan identitas ketiga tersangka tersebut di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Ketiga tersangka yakni Bupati Kuansing Suhardiman Amby, Sekda Zulkarnain dan Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant Ardiles

Dalam perkara itu, Zulkarnain dan Ardiles disangkakan sebagai pihak pemberi suap, sedangkan Suhardiman Amby sebagai penerima suap.

Atas perbuatannya, Zulkarnain dan ARD dijerat dengan Pasal 605 atau Pasal 606 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sementara, Suhardiman disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Diketahui, penggeledahan tersebut merupakan bagian dari rangkaian pengembangan penyidikan pasca-OTT di Rumah Dinas Sekda Kuansing yang sebelumnya dilakukan KPK beberapa waktu lalu.