Wali Kota ke Satpol PP Pekanbaru: Jangan Lagi Ada Pungli ke PKL!

SuaraRiau.id - Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengingatkan kepada Satpol PP untuk profesional karena menjadi garda terdepan dalam menjaga ketertiban dan wajah kota.

Dalam arahan Wali Kota, seluruh personel Satpol PP Pekanbaru diminta tidak melakukan praktik pungutan liar (pungli), khususnya kepada pedagang kaki lima (PKL).

"Tidak boleh lagi ada petugas Satpol PP yang meminta atau memungut uang dari PKL, termasuk dengan dalih penitipan gerobak atau lapak. Kawasan Mal Pelayanan Publik (MPP) bukan tempat penyimpanan gerobak karena dapat merusak estetika lingkungan," ujar Agung Nugroho, Selasa (14/4/2026),

Menurutnya, Pekanbaru merupakan pintu gerbang sekaligus wajah Provinsi Riau sehingga aparatur, termasuk Satpol PP, harus mampu menampilkan sikap dan penampilan yang rapi, profesional, serta berintegritas.

Agung menekankan pentingnya patroli rutin guna menjaga ketertiban umum.

Selain itu, peningkatan kesejahteraan yang telah diberikan pemerintah, seperti kenaikan gaji, harus diimbangi dengan kinerja yang lebih baik dan disiplin tinggi.

Dia menyampaikan, Satpol PP memiliki peran strategis dalam mendukung kinerja organisasi perangkat daerah lainnya, seperti Dinas Perhubungan dan Dinas Sosial. Tanpa dukungan Satpol PP, berbagai program pemerintah dinilai sulit berjalan optimal.

"Satpol PP adalah pasukan utama dalam menertibkan dan menyukseskan program pembangunan di Kota Pekanbaru," sebut Agung.

Dalam upaya meningkatkan efektivitas kerja, Pemkot Pekanbaru juga berencana memusatkan operasional Satpol PP di kantor baru yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani (Kantor Unit Pelaksana Teknis Metrologi).

Langkah Pemerintah Pekanbaru ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan pengawasan terhadap seluruh personel.

Agung turut menyoroti pentingnya keseragaman dan kerapian anggota, mulai dari pakaian dinas, sepatu, hingga penampilan fisik seperti potongan rambut. Satpol PP harus menjadi contoh bagi masyarakat.

Selain itu, ia mendorong peningkatan kebugaran fisik personel dengan menetapkan standar minimal kemampuan berlari sejauh lima kilometer.

Hal ini dinilai penting untuk menunjang kesiapan dalam menjalankan tugas di lapangan.

"Sebagai bentuk perhatian, kami juga akan memberikan bantuan sembako kepada personel. Namun demikian, kesejahteraan tersebut harus dibarengi dengan integritas dan pelayanan yang humanis kepada masyarakat," tegas Agung.