Pajak per Batang Sawit di Riau Bakal Dikaji Ulang: Karena Potensi Sangat Besar

SuaraRiau.id - Bapenda Riau terus menggesa revisi Peraturan Gubernur (Pergub) Riau terkait nilai perolehan pajak air permukaan yang ditargetkan sudah akan selesai pada bulan Maret mendatang.

Kepala Bapenda Riau, Ninno Wastikasari menyampaikan bahwa progres revisi Pergub tersebut saat ini masih terdapat beberapa perubahan karena itu pihaknya masih terus melakukan penyempurnaan.

"Untuk revisi Pergubnya masih ada perubahan, kami juga baru rapat terkait itu bersama Pak Sekda," katanya, Sabtu (14/2/2026).

Sementara itu, terkait rencana penetapan pajak air permukaan berdasarkan pohon kelapa sawit untuk tahun ini pihaknya akan melakukan kajian terlebih dahulu.

"Kalau untuk pajak air permukaan berdasarkan pohon kelapa sawit tahun ini kami kaji dulu supaya lebih kuat untuk penerapannya. Karena potensinya kan sangat besar," terang Ninno.

Terkait revisi Pergub tersebut pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sejak 2025, khususnya dalam penetapan nilai dasar air.

"Kami sudah melakukan simulasi bersama pimpinan. Ada tiga opsi nilai air yang dikaji, yakni Rp1.700, Rp1.200, dan Rp1.000," kata Ninno.

Dia menyampaikan, Pemprov Riau menargetkan pekan depan revisi Pergub sudah masuk ke Biro Hukum untuk dilakukan harmonisasi.

"Kami usahakan pekan depan sudah masuk harmonisasi di Biro Hukum. Mudah-mudahan bulan depan sudah selesai, karena masih ada review lagi dari Depdagri setelah dari Biro Hukum," sebutnya.

Diketahui, berdasarkan data penerimaan pajak air permukaan pada 2024 sebesar Rp52 miliar, ketiga simulasi tersebut menunjukkan potensi peningkatan PAD yang cukup signifikan.

Jika menggunakan nilai Rp1.700, PAD dari pajak air permukaan diproyeksikan mencapai Rp160 miliar. Sementara dengan nilai Rp1.200 diperkirakan sebesar Rp115 miliar, sedangkan jika Rp1.000 sekitar Rp96 miliar.

"Dari simulasi itu terlihat bahwa potensi kenaikannya sangat besar dalam mengoptimalkan PAD," ungkap Ninno.