- Pemprov Riau bakal meng-update Nilai Perolehan Air Pajak Air Permukaan.
- Kebijakan PAP tersebut yang dituangkan dalam Pergub sudah hampir 13 tahun.
- NPA Riau 2012 disebut sudah tidak relevan lagi jika diterapkan di tahun 2026.
SuaraRiau.id - Pemprov Riau bakal penyesuaian Nilai Perolehan Air (NPA) untuk penetapan Pajak Air Permukaan (PAP) di provinsi tersebut pada 2026.
Sekda Riau Syahrial Abdi mengatakan NPA PAP ini dituangkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pajak Air Permukaan tahun 2012.
"Pergub ini dibentuk tahun 2012 lalu, jadi sudah hampir 13 tahun. Makanya, nilai NPA PAP dalam Pergub ini sangat kecil, ini akan kita sesuaikan nilainya di tahun 2026 sesuai Peraturan Kementerian PUPR terbaru," ujarnya dikutip dari Riauonline.co.id--jaringan Suara.com, Senin (9/2/2026).
Syahrial mengungkapkan bahwa NPA Riau di tahun 2012 memang sudah tidak relevan lagi jika diterapkan di tahun 2026.
Selain penyesuaian nilai pajak ini, Pemprov juga akan mengatur agar perhitungan nilai pajak air yang direvisi, sesuai dengan karakteristik masing-masing kabupaten/kota di Riau.
"Setiap daerah memiliki karakteristik perairan yang berbeda. Karena itu, nilai perolehan air atau NPA akan dibedakan tidak hanya antar provinsi, tetapi juga antar kabupaten/kota di Riau," jelasnya.
Syahrial menyebut, Pemprov Riau sedang menyiapkan skema perhitungan tersebut agar penetapan pajak air permukaan lebih adil dan sesuai dengan kondisi wilayah.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Bedak Apa yang Bikin Muka Glowing? Ini 7 Rekomendasi Andalannya
- 7 Sepatu Running Adidas dengan Sol Paling Empuk dan Stabil untuk Pelari
- Pendidikan dan Karier Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardhianto yang Meninggal Dunia
Pilihan
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
-
Liburan Keluarga Berakhir Pilu, Bocah Indonesia Ditabrak Mati di Singapura
-
Viral Oknum Paspampres Diduga Aniaya Driver Ojol di Jakbar, Dipicu Salah Titik dan Kata 'Monyet'
-
Hasil Rapat DPR: Pasien PBI BPJS Tetap Dilayani, Pemerintah Tanggung Biaya Selama 3 Bulan
-
OJK Bongkar Skandal Manipulasi Saham, PIPA dan REAL Dijatuhi Sanksi Berat
Terkini
-
Riau Bakal 'Update' Pajak Air Permukaan karena Sudah Tak Relevan di 2026
-
3 Mobil Kecil Bekas untuk Harian Wanita Muda, Menyetir Nyaman dan Aman
-
5 Mobil Kecil Bekas Punya Suspensi Empuk, Nyaman untuk Lansia
-
Gelontorkan Rp100 Juta per RW, Ini Penjelasan Wali Kota Pekanbaru
-
Kronologi Bentrok Tewaskan Pekerja Koperasi di Kebun Sawit Rokan Hulu