Riau Menuju Smartprovince, Gaungkan Literasi Digital Kedepankan Nilai Melayu

SuaraRiau.id - Sejumlah kaum milenial dan orangtua mengikuti acara Literasi Digital Milenial dengan tema Menyongsong Riau Smartprovince yang digelar Relawan Teknologi Informatika Komunikasi (TIK) Riau di Pekanbaru, Jumat (2/5/2025) malam.

Gelaran yang diselenggarakan di sebuah kafe kawasan Jalan Sudirman ini mengundang Gubernur Riau Abdul Wahid, Ketua TP PKK Riau Henny Sasmita dan Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan.

Pegiat internet, Amriyadi Bahar menjelaskan jika literasi digital harus berpedoman pada empat pilar literasi digital yang disingkat CABE yakni Cakap digital, Aman di media digital, Budaya digital dan Etika. Hal itu agar tidak menjadi bagian dari persebaran kabar bohong atau hoaks.

"Menggunakan internet harus beretika dan bertanggung jawab. Apalagi kita tinggal di Riau yang mengedepankan nilai-nilai Melayu," ucap narasumber ini.

Pada kesempatan yang sama, Ketua RTIK Riau Ary Sandy menyatakan, sengaja melibatkan kaum milenial, mahasiswa, komunitas hingga orangtua agar tahu mengikuti perkembangan digital.

Ditambah lagi, Komdigi membuat regulasi ketat untuk melindungi anak-anak dari dampak negatif dunia digital.  Peraturan Pemerintah (PP) bernama PP Tunas tersebut disahkan Presiden Prabowo Subianto pada Jumat 28 Maret 2025 lalu.

"Iya, salah satunya mengenai batas usia anak dalam mengakses platform digital," kata Ary dalam sambutannya.

Pembatasan penggunaan platform digital berguna untuk menjauhkan anak dari paparan konten berbahaya sejak dini.

"Regulasi tersebut nantinya bukan bermaksud menjauhkan anak dari teknologi, melainkan agar mereka bisa menggunakannya secara aman dan produktif," ungkap Ary.

Baca Juga: Agar Bhabinkamtibmas Riau Makin Cakap Digital, Kemenkominfo Gelar Literasi Digital

Hisyam Setiawan pada paparan sebagai narasumber, menyatakan sebagian besar wilayah Riau telah terlayani jaringan internet, namun masih terdapat desa-desa yang belum memiliki akses memadai.

"Sebagian besar wilayah Riau telah terlayani jaringan internet, namun masih terdapat desa-desa yang belum memiliki akses memadai.

Di sisi lain, wilayah pesisir dan pedalaman di Riau masih mengalami keterbatasan akses internet lantaran belum memadainya infrastruktur digital.

Menurut Ketua Komisi Penyiaran (KPID) Riau ini, pemerintah daerah harus turut serta mendukung baik secara fisik maupun regulasi.

"Pengembangan infrastruktur melalui program pemerintah tingkat desa, kab/kota, provinsi dan kerja sama dengan penyedia layanan internet," tutur Hisyam.

Perlu diingat, Riau pada 2024 masuk dalam 10 provinsi yang paling banyak menggunakan internet. Daerah berjuluk Bumi Lancang Kuning tersebut berada di posisi ke-sembilan dengan persentase pengguna internet sebanyak 82,49 persen.