Program Sekolah Rakyat di Riau Dibuka Tahun Ini

SuaraRiau.id - Gubernur Riau (Gubri), Abdul Wahid menegaskan pihaknya mendukung penuh dan melaksanakan program Sekolah Rakyat.

Gubernur Wahid mengatakan kesiapan itu tidak hanya berada di level provinsi, tetapi juga sudah mencakup seluruh kabupaten dan kota di Riau.

"Sekolah Rakyat provinsi sudah siap, dan kabupaten/kota juga sudah siap," katanya, Kamis (17/4/2025).

Pemprov Riau berkomitmen untuk tidak menunda pelaksanaan program ini meskipun masih dalam tahap pembangunan fasilitas. Ditargetkan tahun ini sudah ada murid yang diterima di Sekolah Rakyat.

Baca Juga: Harga Sawit Riau Nyungsep, Imbas Penjualan CPO Melemah

"Di provinsi saya usahakan tahun ini sudah bisa menerima murid," ucap Wahid.

Dia menyebut, sebagai langkah awal pihaknya akan memanfaatkan gedung Asrama Haji yang terletak di belakang kantor DPRD Riau yang bisa menampung sekitar 300 hingga 500 murid.

"Skemanya memakai asrama haji yang ada di belakang kantor DPRD. Kapasitasnya bisa 300-500," ungkap Gubri Wahid.

Menurutnya, program Sekolah Rakyat akan mencakup seluruh jenjang pendidikan mulai SD, SMP, sampai SMA.

Pemprov Riau berencana untuk memanfaatkan fasilitas ruangan di Pesantren Teknologi Riau sebagai lokasi sementara.

Baca Juga: Diusut Polda Sejak Juni 2024, Apa Kabar Kasus SPPD Fiktif di DPRD Riau?

Namun rencana tersebut urung dilakukan karena masih adanya aktivitas pendidikan reguler dilokasi tersebut. Sebagai gantinya, bisa menggunakan ruang kelas baru di Asrama Haji yang dinilai lebih siap digunakan.

Hal tersebut menjadi solusi cepat sambil menunggu pembangunan gedung permanen yang dijadwalkan rampung tahun depan.

"Karena bangunannya tahun depan, tapi kita harus menerima muridnya tahun ini," kata Wahid.

Langkah ini diambil agar anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat segera merasakan manfaat dari program pendidikan inklusif ini.

Untuk mekanisme seleksi, Wahid menyerahkan sepenuhnya kepada Kementerian Sosial.

Kementerian tersebut memang telah ditunjuk secara langsung oleh Presiden RI untuk mengurusi proses seleksi khusus bagi masyarakat miskin yang menjadi sasaran utama program ini.

"Penyeleksiannya kita serahkan kepada Kementerian Sosial yang dalam hal ini ditugaskan oleh Presiden RI khusus untuk masyarakat miskin," tutupnya.

Apa itu Sekolah Rakyat?

Sekolah Rakyat ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, khususnya mereka yang tercatat dalam desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Proses seleksi akan diawali dengan verifikasi data ekonomi, kemudian dilanjutkan dengan tes akademik. Program ini menyediakan pendidikan gratis berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Pemerintah menargetkan peserta didik berasal dari kategori desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Seleksi akan dilakukan secara bertahap, diawali dengan verifikasi status ekonomi, dilanjutkan dengan tes akademik. 

Sekolah Rakyat akan dibuka untuk jenjang SD, SMP, dan SMA dengan standar pendidikan nasional. Selain mata pelajaran formal, kurikulum juga akan menekankan penguatan karakter, kepemimpinan, nasionalisme, dan keterampilan. 

Program tersebut diharapkan menjadi model pendidikan inklusif yang mampu mengangkat anak-anak dari keluarga miskin keluar dari lingkaran kemiskinan dan juga menjadi langkah strategis dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus lpul) melaporkan bahwa hingga saat ini sudah terdapat 53 lokasi yang siap rnenyelenggarakan Sekolah Rakyat.

"Kami melaporkan per hari ini sudah ada lebih dari 50 lokasi, 53 lokasi tepatnya, yang siap untuk menyelenggarakan Sekolah Rakyat ini. Namun demikian, data terus akan berkembang karena 2-3 hari ke depan kami akan koordinasi dengan gubernur, dengan bupati, walikota, di mana persiapan-persiapan yang kami lakukan itu paralel," ujar beberapa waktu lalu.

Gus Ipul menyebutkan bahwa program ini akan mulai berjalan paling cepat pada Juli 2025 di daerah yang sudah siap infrastruktur dan penunjangnya. 

"Secara sarana dan prasarana, kami sudah siap di 41 Sentra dan Balai milik Kemensos. Kemudian di Jatim ada 9, terus ada 2 universitas dan 1 di Sumatera Barat. Total 53 lokasi yang sudah siap," tegas Gus Ipul.