Bisa-bisanya Pemkot Pekanbaru Beli Alphard saat Defisit Anggaran, Pengamat: Perilaku Hedon!

SuaraRiau.id - Kabar Pemkot Pekanbaru yang membeli mobil mewah Toyota Alphard sedang menjadi buah bubir di tengah masyarakat.

Pengadaan kendaraan dinas yang disinyalir untuk Wali Kota Pekanbaru tersebut menuai sorotan lantaran dibeli saat menghadapi defisit anggaran.

Pengamat Komunikasi Politik, Dr A Sukri menilai kebijakan pembelian Toyota Alphard senilai Rp1,75 miliar oleh Pemkot Pekanbaru jelas-jelas sudah melukai perasaan 1 juta lebih warga kota.

"Jika pemerintah punya kepekaan terhadap kepentingan publik, seharusnya kendaraan dinas ini tidak menjadi prioritas," ujar Sukri kepada Riauonline.co.id--jaringan Suara.com, Senin (7/4/2025).

Baca Juga: Kabar Pemkot Pekanbaru Beli Alphard di Tengah Janji Prioritaskan Masyarakat

Dia menyampaikan jika masih banyak kepentingan publik seharusnya lebih dahulu dipikirkan. Apalagi kendaraan dinas dipilih tersebut adalah mobil mewah.

"Jadi di mana perasaan sensitif dan keberpihakan pemerintah pada masyarakat," ungkap Sukri.

Diketahui, Pemkot Pekanbaru telah membeli satu unit mobil Toyota Alphard pada 19 Maret 2025 lalu. Mobil berwarna hitam ini dibeli dari PT Agung Automall dengan anggaran Rp1.750.400.000 atau Rp1,75 miliar.

Lebih lanjut, dia mengatakan ketidakpekaan Pemkot Pekanbaru yang nyata-nyata sudah melukai perasaan masyarakat dilakukan di tengah defisit anggaran dan utang tunda bayar sekitar Rp347 miliar.

Malahan, Sukri menambahkan, Pemkot Pekanbaru justru mempertontonkan gaya hedonis berupa kesenangan dengan hidup bermewah-mewah.

Baca Juga: Pungut Retribusi Sampah secara Tunai di Pekanbaru Bisa Dilaporkan

Selain menyinggung Pemkot Pekanbaru yang hedon, Akademisi Universitas Islam Riau (UIR) ini juga menyinggung janji kampanye Agung Nugroho dan Markarius Anwar saat kampanye di pemilihan wali kota beberapa waktu lalu.

"Seharusnya, dengan posisi jabatan masih baru diemban, pemerintah tidak menunjukkan perilaku hedonisme, bermewah-mewahan dengan jabatan. Jangan salahkan masyarakat kecewa, karena tidak ada konsistensi janji kampanye dengan keadaan setelah mendapatkan jabatan," terang Sukri.

Saat ini, Kota Pekanbaru memiliki banyak persoalan yang harus segera diselesaikan dengan anggaran tidak sedikit.

Sebut saja, tuturnya, hingga akhir 2024, Pekanbaru memiliki 109 Km jalan rusak berat, 254 Km rusak ringan dari panjang keseluruhan capai 1.277 Km.

"Pengadaan mobil dinas itu, bukan berarti tidak boleh. Tetapi kita juga harus melihat kondisi mana yang lebih penting dulu. Persoalan mobil dinas, saya pikir Pemko sudah memiliki banyak kendaraan dinas yang dapat dipakai," tegasnya.

Janji prioritaskan infrastruktur dan pendidikan

Sebelumnya Pemkot Pekanbaru menyatakan mengambil langkah efisiensi anggaran dengan memangkas kegiatan yang tidak langsung menyentuh masyarakat.

Salah satu fokus utama kebijakan ini adalah pengurangan anggaran untuk kunjungan kerja dan kegiatan seremonial.

"Kami mulai mengurangi kunjungan kerja serta menghapus beberapa kegiatan seremonial yang tidak berdampak langsung bagi masyarakat. Kami berharap efisiensi ini dapat dialihkan ke sektor yang lebih bermanfaat, seperti perbaikan infrastruktur dan fasilitas pendidikan," kata Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, Selasa (4/3/2025).

Agung menekankan bahwa masih banyak sekolah yang membutuhkan peningkatan sarana dan prasarana.

Oleh karena itu, anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk kegiatan seremonial, termasuk rencana pesta rakyat (setelah menang Pilkada), telah dihapus.

Anggaran itu sudah dialihkan ke sektor yang lebih prioritas. Selain itu, pos anggaran terbesar yang terkena efisiensi adalah biaya perjalanan dinas (SPPD).

"Saya akan mengevaluasi secara bertahap. Sebelumnya, saya telah meminta Pj Sekda dan BPKAD untuk memangkas anggaran terlebih dahulu. Setelah itu, saya akan meninjau program-program yang dipotong dan memastikan bahwa anggaran dialokasikan pada sektor yang tepat," ungkap Agung Nugroho.

Dengan langkah ini, Pemkot Pekanbaru berharap dapat meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat.

Peningkatan layanan itu terutama dalam bidang infrastruktur dan pendidikan, yang menjadi kebutuhan utama warga.