Kekayaan SF Hariyanto, Wagubri Tanggapi Santai Defisit APBD yang Bikin Pusing Gubernur

SuaraRiau.id - Wakil Gubernur Riau (Wagubri) SF Hariyanto turut menjadi sorotan seiring pengakuan Gubri Abdul Wahid menyebut pusing karena defisit anggaran 2025.

Defisit APBD tersebut mencapai Rp3,5 triliun lebih. Meski Abdul Wahid pusing, namun wakilnya SF Hariyanto menegaskan bahwa defisit anggaran merupakan hal biasa.

Dia mengungkapkan jika kondisi ini merupakan masalah klasik akibat ketidakseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran daerah yang mana tidak tercapainya penerimaan pertahun.

SF Hariyanto menjelaskan bahwa pada 2023, Riau awalnya diproyeksikan menerima dana sebesar Rp1,6 triliun.

"Namun, pada tahun 2024 realisasi penerimaan tidak tercapai yang hanya Rp200 miliar. Akibatnya, terjadi selisih pendapatan yang berdampak pada belanja daerah," terang dia.

SF Hariyanto menegaskan agar masyarakat tidak terlalu mempermasalahkan ini karena masih wajar dan ada sumber dana lain yang belum masuk dari pemerintah pusat.

Selain sikapnya berbeda dengan Gubri Wahid, harta kekayaan SF Hariyanto pun menjadi perhatian. Mantan Sekda ini disebut-sebut sebagai sosok yang terkaya di antara calon gubernur-wakil gubernur di Pilkada Riau beberapa waktu lalu.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), SF Hariyanto mempunyai harta senilai Rp14.052.491.162. Dia tidak memiliki hutang.

Laporan kekayaan SF Hariyanto disampaikan 14 Maret 2024 untuk periodik 2023. Berikut ini rinciannya:

Baca Juga: Defisit APBD Pernah Disinggung Syamsuar, Ternyata Benar dan Bikin Pusing Gubri Wahid

DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp12.108.258.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 316 m2/97 m2 di KAB / KOTA PEKANBARU, HASIL SENDIRI Rp795.557.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 1283 m2/216 m2 di KAB / KOTA PEKANBARU, HASIL SENDIRI Rp494.175.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/180 m2 di KAB / KOTA PEKANBARU, HIBAH DENGAN AKTA Rp451.484.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 830 m2/118 m2 di KAB / KOTA PEKANBARU, HASIL SENDIRI Rp305.000.000

5. Tanah dan Bangunan Seluas 486 m2/100 m2 di KAB / KOTA PEKANBARU, HASIL SENDIRI Rp683.452.000

6. Tanah dan Bangunan Seluas 948 m2/72 m2 di KAB / KOTA PEKANBARU, HASIL SENDIRI Rp681.776.000

7. Tanah dan Bangunan Seluas 837 m2/80 m2 di KAB / KOTA PEKANBARU, HIBAH DENGAN AKTA Rp974.839.000

8. Tanah Seluas 355 m2 di KAB / KOTA PEKANBARU, HASIL SENDIRI Rp264.975.000

9. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/349 m2 di KAB / KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp3.857.000.000

10. Tanah dan Bangunan Seluas 320 m2/576 m2 di KAB / KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI Rp3.200.000.000

11. Tanah Seluas 89 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI Rp400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp1.100.000.000

1. MOBIL, TOYOTA ALPHARD Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp1.100.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp216.250.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp627.983.162

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp14.052.491.162

HUTANG Rp. ----

TOTAL HARTA KEKAYAAN Rp14.052.491.162.

Gubri Abdul Wahid pusing

Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid mengaku pusing dengan defisit anggaran yang mencapai triliunan rupiah. Defisit ini melonjak hampir tiga kali lipat dari prediksi.

"Ini membuat kepala saya pusing tujuh keliling. Di nol kan pun kegiatan tahun ini, tetap tidak cukup untuk melunasi tunda bayar itu," sebutnya di Forum Konsultasi Publik RPJMD 2025-2029 dan RKPD 2026, Rabu (13/3/2025).

Defisit APBD Riau mencapai Rp1,3 triliun, ditambah dengan tunda bayar mencapai Rp2,21 triliun. Jika ditotal, defisit APBD Riau 2025 tembus Rp3,5 triliun lebih.

Selain tunda bayar sampai Rp2,21 triliun lebih, padahal gubernur-gubernur sebelumnya belum pernah terjadi hal demikian. Biasanya terjadi hanya sekitar Rp200 miliar hingga Rp250 miliar.

Wahid mengungkapkan kemampuan APBD Riau secara ril hanya Rp8 triliun. Kemudian belanja pegawai lebih kurang Rp4 triliun.

"Defisit anggaran sekitar Rp1,3 triliun, artinya kita mengalami defisit secara keseluruhan sebesar Rp3,5 triliun," ungkapnya.

Wahid pun berencana memotong TPP ASN untuk menutupi utang tersebut. Pasalnya para ASN tidak ada pekerjaan untuk tahun 2025.

"Solusi terakhir saya adalah pemotongan TPP ASN karena tahun ini 21 ribuan ASN kita tidak ada kerja. Ini pertimbangan saya saking gentingnya kondisi ini," jelasnya.

Wahid menjelaskan, kebijakan nol kegiatan akan diambil agar tunda bayar bisa terlunasi di tahun 2025 dan tidak berkepanjangan hingga tahun depan.

"Biarlah kebijakan saya tahun ini tidak populer. Karena saya nolkan pun kegiatan tahun ini tetap tidak cukup untuk tunda bayar, sampai tidak bisa tidur saya sebelum jam 3 subuh. Saya tidak mau tunda bayar ini lanjut sampai tahun depan," tegas dia.