Defisit APBD Pernah Disinggung Syamsuar, Ternyata Benar dan Bikin Pusing Gubri Wahid

"Untuk TPP belum ada namun hal itu salah satu bagian yang perlu dikoreksi. Untuk THR itu kan perintah presiden dan akan kita bayarkan sebelum lebaran," tegasnya.

Wagubri SF Hariyanto tanggapi santai

Sementara Wakil Gubernur Riau (Wagubri) SF Hariyanto menegaskan bahwa defisit anggaran adalah hal biasa.

Dia mengungkapkan jika kondisi ini merupakan masalah klasik akibat ketidakseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran daerah yang mana tidak tercapainya penerimaan pertahun.

Baca Juga: Sempat Pusing Tujuh Keliling, Gubri Wahid Kembali Buka Suara soal Defisit Anggaran

SF Hariyanto menjelaskan bahwa pada 2023, Riau awalnya diproyeksikan menerima dana sebesar Rp1,6 triliun.

"Namun, pada tahun 2024 realisasi penerimaan tidak tercapai yang hanya Rp200 miliar. Akibatnya, terjadi selisih pendapatan yang berdampak pada belanja daerah," terang dia.

SF Hariyanto menegaskan agar masyarakat tidak terlalu mempermasalahkan ini karena masih wajar dan ada sumber dana lain yang belum masuk dari pemerintah pusat.

Lebih lanjut, SF Haryanto juga mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang berpengaruh adalah kebijakan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) yang tengah menggalakkan produksi 1 juta barel minyak perhari.

Menurut PHR, target  ini membutuhkan biaya operasional tinggi, yang berdampak pada pembagian deviden kepada daerah.

Baca Juga: Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur yang Lagi Pusing gegara Riau Defisit Anggaran

"Saya yakin jika dana dari pusat sudah masuk, defisit ini bisa tertutup dan saya dan pak Gubernur akan menyelesaikannya," jelasnya.

Selain karena PHR, defisit juga dipicu oleh pendapatan pajak kendaraan yang hanya mencapai 58 persen.

"Saya yakin hal ini akan bisa diselesaikan karena ia dan Gubri punya dasar program yang jelas," tegas mantan Sekda Riau itu.