Defisit APBD Pernah Disinggung Syamsuar, Ternyata Benar dan Bikin Pusing Gubri Wahid

SuaraRiau.id - Polemik defisit anggaran yang dipusingkan Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid baru-baru ini ternyata pernah disinggung mantan Gubri Syamsuar saat Debat Pilkada Kedua tahun lalu.

Syamsuar yang berpasangan dengan Mawardi Saleh menyampaikan jika angka defisit diprediksi baru mencapai Rp1,3 triliun. Syamsuar menyebut jika defisit merupakan sejarah yang tak pernah terjadi dalam gubernur-gubernur Riau sebelumnya.

"Provinsi Riau saat ini defisit anggaran hingga Rp1,3 triliun. Bagaimana Abdul Wahid-SF Hariyanto akan mengatasi defisit anggaran ini?" ungkap Syamsuar ketika acara debat.

Hal tersebut kemudian dijawab SF Hariyanto yang mengaku pernah menyelesaikan kasus defisit APBD sebesar Rp1,7 miliar saat menjabat Sekda Riau.

Baca Juga: Sempat Pusing Tujuh Keliling, Gubri Wahid Kembali Buka Suara soal Defisit Anggaran

"Pertanyaan ini yang saya tunggu. Pak Syamsuar lupa, saya ini Ketua TAPD, Sekretaris Daerah (Sekda), saya yang mengelola anggaran," ungkapnya menanggapi Syamsuar.

"Beliau tidak tahu, tahun 2023 ada defisit Rp1,7 triliun, kita selesaikan, kita rasionalisasi. Karena mungkin sudah tua, lupa dia," sambung SF Hariyanto yang mendampingi Abdul Wahid.

Dia juga mengungkapkan dengan percaya diri jika sejumlah pendapatan yang bisa digunakan untuk menutupi defisit anggaran Rp1,3 miliar yang masih dalam prediksi tersebut.

"Sekarang masih bulan Oktober (2024), ada triwulan 4 yang masuk dari pusat, itu sekitar Rp400 miliar, pajak kendaraan bermotor sekitar Rp80 miliar perbulan, dan dana PI. Artinya APBD 2024 belum dibahas, kok tahu ada defisit, kayak dukun aja Pak," katanya.

Gubri Wahid ngaku pusing

Baca Juga: Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur yang Lagi Pusing gegara Riau Defisit Anggaran

Ternyata omongan Syamsuar terbukti, belum ada sebulan memimpin Riau Abdul Wahid dihadapkan dengan defisit anggaran hampir tiga kali lipat dari prediksi.

"Ini membuat kepala saya pusing tujuh keliling. Di nol kan pun kegiatan tahun ini, tetap tidak cukup untuk melunasi tunda bayar itu," sebutnya di Forum Konsultasi Publik RPJMD 2025-2029 dan RKPD 2026, Rabu (13/3/2025).

Defisit APBD Riau mencapai Rp1,3 triliun, ditambah dengan tunda bayar mencapai Rp2,21 triliun. Jika ditotal, defisit APBD Riau 2025 tembus Rp3,5 triliun lebih.

Selain tunda bayar sampai Rp2,21 triliun lebih, padahal gubernur-gubernur sebelumnya belum pernah terjadi hal demikian.

Kata Wahid, jika terjadi hanya sekitar Rp200 miliar hingga Rp250 miliar.

Wahid mengungkapkan kemampuan APBD Riau secara ril hanya Rp8 triliun. Kemudian belanja pegawai lebih kurang Rp4 triliun.

"Defisit anggaran sekitar Rp1,3 triliun, artinya kita mengalami defisit secara keseluruhan sebesar Rp3,5 triliun," ungkapnya.

Wahid pun berencana memotong TPP ASN untuk menutupi utang tersebut. Pasalnya para ASN tidak ada pekerjaan untuk tahun 2025.

"Solusi terakhir saya adalah pemotongan TPP ASN karena tahun ini 21 ribuan ASN kita tidak ada kerja. Ini pertimbangan saya saking gentingnya kondisi ini," jelasnya.

Wahid menjelaskan, kebijakan nol kegiatan akan diambil agar tunda bayar bisa terlunasi di tahun 2025 dan tidak berkepanjangan hingga tahun depan.

"Biarlah kebijakan saya tahun ini tidak populer. Karena saya nolkan pun kegiatan tahun ini tetap tidak cukup untuk tunda bayar, sampai tidak bisa tidur saya sebelum jam 3 subuh. Saya tidak mau tunda bayar ini lanjut sampai tahun depan," tegas dia.

Gubri Wahid kembali bicara soal defisit anggaran

Gubri Abdul Wahid kembali buka suara terkait polemik defisit APBD 2025. Dia berjanji akan mengutamakan hal-hal yang bersifat pelayanan publik di tahun 2025.

Terbaru, dia mendatangi Kantor Kejati Riau untuk membahas dan mengkomunikasikan berbagai program kerja tahun 2025 yang bersifat urgen dan yang bisa ditunda hingga tahun depan.

Wahid menjelaskan, kunjungannya bertujuan untuk mengevaluasi sejumlah kegiatan yang bersifat mendesak serta mempertimbangkan penundaan beberapa program hingga tahun depan.

Menurutnya, kondisi keuangan daerah harus disesuaikan dengan situasi yang ada agar penggunaan anggaran lebih efektif dan tepat sasaran.

Wahid menjelaskan, meskipun APBD 2025 telah disahkan sebesar Rp 9,6 triliun, namun akibat pengurangan dan pendapatan yang tidak terealisasi akan mengalami defisit anggaran lagi hingga Rp1 triliun lebih.

"Kondisi ini berupa hutang 2024 yaitu tunda bayar, gaji pegawai dan tunda salur yang jika di akumulasikan sekitar Rp2,2 triliun. Jika kegiatan di tahun 2025 tidak kita rasionalisasikan maka akan terjadi defisit hingga Rp3,5 triliun," jelasnya.

Gubernur mengaku jika keterbatasan anggaran juga akan berdampak pada pembangunan infrastruktur. Namun, ia memastikan bahwa kebutuhan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.

"Beberapa proyek infrastruktur mungkin terdampak, tetapi saya jamin tidak ada jalan yang putus dan tidak bisa dilewati. Ini menyangkut kepentingan ekonomi masyarakat, sehingga pelayanan publik tetap kami dahulukan," kata Wahid.

Meski demikian, ia memastikan bahwa hingga saat ini belum ada pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan untuk THR akan dibayarkan sebelum Lebaran.

"Untuk TPP belum ada namun hal itu salah satu bagian yang perlu dikoreksi. Untuk THR itu kan perintah presiden dan akan kita bayarkan sebelum lebaran," tegasnya.

Wagubri SF Hariyanto tanggapi santai

Sementara Wakil Gubernur Riau (Wagubri) SF Hariyanto menegaskan bahwa defisit anggaran adalah hal biasa.

Dia mengungkapkan jika kondisi ini merupakan masalah klasik akibat ketidakseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran daerah yang mana tidak tercapainya penerimaan pertahun.

SF Hariyanto menjelaskan bahwa pada 2023, Riau awalnya diproyeksikan menerima dana sebesar Rp1,6 triliun.

"Namun, pada tahun 2024 realisasi penerimaan tidak tercapai yang hanya Rp200 miliar. Akibatnya, terjadi selisih pendapatan yang berdampak pada belanja daerah," terang dia.

SF Hariyanto menegaskan agar masyarakat tidak terlalu mempermasalahkan ini karena masih wajar dan ada sumber dana lain yang belum masuk dari pemerintah pusat.

Lebih lanjut, SF Haryanto juga mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang berpengaruh adalah kebijakan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) yang tengah menggalakkan produksi 1 juta barel minyak perhari.

Menurut PHR, target  ini membutuhkan biaya operasional tinggi, yang berdampak pada pembagian deviden kepada daerah.

"Saya yakin jika dana dari pusat sudah masuk, defisit ini bisa tertutup dan saya dan pak Gubernur akan menyelesaikannya," jelasnya.

Selain karena PHR, defisit juga dipicu oleh pendapatan pajak kendaraan yang hanya mencapai 58 persen.

"Saya yakin hal ini akan bisa diselesaikan karena ia dan Gubri punya dasar program yang jelas," tegas mantan Sekda Riau itu.