Gubri Wahid Pusing Mikirin Defisit APBD: Omongan Syamsuar Terbukti, Sempat Diejek SF Hariyanto

Wahid menjelaskan, kebijakan nol kegiatan akan diambil agar tunda bayar bisa terlunasi di tahun 2025 dan tidak berkepanjangan hingga tahun depan.

"Biarlah kebijakan saya tahun ini tidak populer. Karena saya nolkan pun kegiatan tahun ini tetap tidak cukup untuk tunda bayar, sampai tidak bisa tidur saya sebelum jam 3 subuh. Saya tidak mau tunda bayar ini lanjut sampai tahun depan," tegas dia.

Sementara itu, rencana pemotongan TPP ASN sebagai solusi pengurangan angka defisit menuai penolakan dari Anggota DPRD Provinsi Riau Edi Basri. Menurutnya, pemotongan TPP ASN hanya akan melemahkan kondisi ekonomi ASN.

"ASN juga sedang menghadapi tantangan ekonomi yang tidak mudah, jadi sebaiknya TPP tidak dipotong," jelasnya.

Sebagai gantinya, Wahid meminta agar Pemprov Riau melakukan evaluasi kembali aset-aset pemerintah daerah yang bisa dijual atau disewakan, seperti mobil dinas.

Sementara itu anggota DPRD Riau Ginda Burnama mengatakan bahwa pemotongan TPP ASN adalah pemotongan hak ASN atas upahnya.

"Saya tidak setuju kalau TPP dipotong pak. Hak-hak keringat dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah) ini juga harus diperhatikan," jelasnya.

Namun, ia meminta agar Gubernur Riau memutasi oknum-oknum OPD yang tidak bekerja maksimal. Sehingga, ASN dapat bekerja sesuai dengan pengupahannya.

"Oknum-oknum OPD yang tidak bekerja sesuai silahkan pak Gubernur ganti dan rotasi, karena itu juga penyampaian dari masyarakat kepada kita bagaimana pelayanan kita terhadap masyarakat," jelasnya.

Baca Juga: Pusingnya Gubri Abdul Wahid, Belum Apa-apa Sudah Hadapi Tunda Bayar Rp2,2 Triliun

Berbeda dengan Ginda, Wakil Ketua DPRD Riau Budiman justru menyetujui kebijakan pemotongan TPP ASN tersebut.

Menurut Budiman, kebijakan ini cukup strategis meskipun harus dikaji lebih dalam agar tidak mengurangi kinerja ASN dalam pemerintahan.

"Kami mendukung langkah ini, tetapi harus ada perencanaan matang dari Gubernur bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Ini bukan keputusan yang bisa diambil begitu saja, butuh kajian yang mendalam," ucap dia.