Pemkot Pekanbaru Soroti Ketimpangan Kuota di PPDB SMP Negeri

SuaraRiau.id - Tahapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat SMP Negeri tahun 2024 mendapat perhatian khusus dari Pemkot Pekanbaru yakni terkait kelebihan dan kekurangan kuota.

Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa mengatakan saat ini masih ada kuota sekolah yang kosong dan ada juga yang sudah padat. Kondisi ini memperlihatkan kesenjangan antara jumlah siswa dan kuota penerimaan.

"Ini karena zonasi, saya minta kebijakan nantinya perlakuan terhadap sekolah harus sama," ucap Risnandar.

Dia tak mau sejumlah sekolah menjadi prioritas dalam PPDB sehingga calon peserta didik berbondong memilih beberapa SMP negeri saja.

Diketahui, Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru pada Selasa (2/7/2024) sudah mengumumkan hasil seleksi PPDB di 51 SMP negeri dan 4 SMP swasta melalui laman ppdbpekanbaru.id. 

Dari hasil seleksi PPDB ada sejumlah SMP yang kekurangan peserta didik seperti SMPN 49, SMPN 28, SMPN 52, SMPN 38 dan SMPN 14. Pada SMPN 49, dari kuota 32 hanya terisi 17 orang, SMPN 28 kuota 64 terisi 22. 

Begitu juga SMPN 52 dari kuota 96 terisi 36 orang, lalu SMPN 38 kuota 160 hanya terisi 57 orang, dan SMPN 14 dari kuota 320 terisi 90 orang.

Namun jika dilihat secara keseluruhan jumlah pendaftar memang melebihi kuota dari empat jalur masuk. Seperti jalur zonasi pendaftar 8.824 dari kuota 8.743, afirmasi 781 dari kuota 708, perpindahan orang tua 310 dari kuota 169 serta prestasi akademik 559 dari kuota 355 dan prestasi non akademik 282 dari 240 kuota.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Pekanbaru Abdul Jamal memastikan tak ada perpanjangan jadwal pendaftaran PPDB tahun ajaran 2024/2025 untuk tingkat SMP negeri. Tapi nantinya kekurangan peserta didik di sejumlah SMP negeri akan coba dipenuhi usai pendaftaran ulang. 

Baca Juga: Dua SD Negeri di Pekanbaru Ditutup, Dinas Pendidikan Ungkap Penyebabnya

"Sekarang pendaftaran ulang dulu, nanti kami lihat kalau memang ada sekolah yang kuotanya masih kosong, kami coba akomodir (calon peserta didik) tempatan yang bermasalah dengan administrasi seperti Kartu Keluarga yang belum sampai 1 tahun. Itu yang akan kita prioritaskan," ucapnya. (Antara)