Bos BUMN Ini Diduga Terlibat Penambangan dan Penjualan Timah Ilegal

SuaraRiau.id - Kejaksaan Agung (Kejagung) diminta mengusut tuntas penambangan dan penjualan timah ilegal yang diduga melibatkan Direktur Utama MIND ID, Hendi Prio Santoso.

Lembaga Pemantau Pengelolaan dan Pendayagunaan Harta Negara (LP3HN) menyebut selain bos BUMN ini, kasus tersebut juga melibatkan Direktur PT Timah, Ahmad Dani Virsal serta pengusaha yang juga penasehat (advisor) Direktur Utama Timah, Edi Kobri alias Buyung.

Dari data yang dihimpun LP3HN, terungkap banyaknya kegiatan ilegal yang diduga dilakukan oleh para pelaku. Selain itu, ada pula praktik pengelembungan harga timah yang diduga dilakukan oleh PT Timah.

"Data menunjukkan bahwa terdapat para penjual barang yang tidak dapat menjelaskan asal usul sumber biji timah yang dibeli, serta dugaan bahwa PT Timah berperan sebagai fasilitator penambangan ilegal, penadah biji timah ilegal, dan terlibat dalam pengrusakan ekologis yang merugikan negara," ujar Ketua Umum LP3HN Saidin Sianipar yang dikutip Rabu (29/5/2024).

Baca Juga: Empat Kepala Kejaksaan Negeri di Riau Dimutasi, Ada Apa?

Setidaknya, ada 12 perusahaan yang mendapatkan surat perintah kerja (SPK) dari PT Timah selama tiga bulan Januari-Maret 2024 untuk lakukan penambangan dan penjualan timah.

LP3HN mencatat, setidaknya ada kerugian negara sebesar Rp 700 miliar dari penjualan ilegal timah batangan yang tidak dapat diperdagangkan di pasar resmi.

Saidin juga menduga adanya keterlibatan pihak lain yang harus diusulkan dalam kasus tersebut.

Dia menekankan, harus adanya transparasi dan kepatuhan terhadap regulasi perdagangan timah, di mana harus tahu asal-usul barang mulai dari pertambangan, pemurnian, hingga barang jadi.

"Keberhasilan Kejaksaan Agung dalam mengusut kasus ini diharapkan dapat membawa keadilan bagi negara dan menegakkan hukum terhadap pelaku ilegal yang merugikan negara," terang Saidin.

Baca Juga: Eks Kepala Bea Cukai Riau Tersangka Korupsi Impor Gula, Begini Perannya

Dalam hal ini, surat desakan kepada Kejagung untuk mengusut kasus ini telah dilayangkan dan ditandatangani oleh Saidin Sianipar selaku Ketua umum dan Muchsin Abdullah, Sekjen L3PHN.