Scroll untuk membaca artikel
Eko Faizin
Minggu, 12 Mei 2024 | 12:08 WIB
Pengerjaan Jalan Tol Padang-Pekanbaru, seksi Sicincin-Padang, Sumatera Barat. [Dok.Antara]

SuaraRiau.id - Pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru seksi Padang-Sicincin terus digesa. Hingga saat ini realisasi fisik jalan bebas hambatan tersebut sudah mencapai 60 persen.

Kepala Dinas Perkimtan Sumbar, Rifda Suriani menyatakan bahwa Jalan Tol Padang-Sicincin terus dikebut untuk bisa selesai sesuai target yakni pada Juli 2024.

"Sekarang tengah proses pembebasan lahan untuk exit tol. Untuk hal ini Pemprov Sumbar telah mengalokasikan anggaran untuk membantu Pemkab Padang Pariaman," ujarnya, Sabtu (11/5/2024).

Rifda menyampaikan bantuan anggaran itu menggunakan skema bantuan keuangan khusus (BKK) guna pembiayaan ganti rugi lahan exit tol Tarok City.

"Bantuan itu diberikan berdasarkan permohonan yang sebelumnya telah diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman kepada Pemprov Sumbar," terangnya.

Rifda menjelaskan untuk pembebasan lahan exit tol itu masih ditemui sejumlah dinamika di lapangan, seperti halnya dalam tahapan konsultasi publik kepada masyarakat pemilik lahan dalam rangka penetapan lokasi.

Saat diundang, beberapa pemilik lahan masih ada yang berhalangan hadir, sehingga perlu diundang kembali agar penetapan lokasi di dua daerah tersebut selesai.

"Ketika dilakukan konsultasi publik, sebagian besar masyarakat telah bersedia lahannya dipakai untuk lahan exit tol. Namun, yang hadir kan belum semua, jadi pemilik lahan yang belum hadir itu harus kita undang atau datangi kembali," tegasnya.

Menurut dia, ketika penetapan lokasi itu selesai, maka selanjutnya akan menjadi kewenangan BPN dan Kementerian PUPR untuk memproses kelanjutannya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumbar Irsyad Safar mengatakan semua pihak harus berupaya maksimal agar pembangunan Tol Padang-Sicincin ini bisa tuntas sesuai arahan Menteri PUPR.

"Semuanya tentu perlu menyegerakan. Pemprov dengan menuntaskan penetapan lokasinya, BPN dan Kementerian PUPR dengan percepatan pembayaran penggantian lahannya, dan Hutama Karya untuk pembangunan fisiknya itu juga harus lebih dikebut," sebut Irsyad.

Dia juga mengimbau masyarakat yang lahannya terdampak pembangunan untuk memberikan dukungan. Sebab, yang akan mendapat manfaat dari pembangunan ini bukan hanya pemerintah tapi juga masyarakat luas. (Antara)

Load More