SuaraRiau.id - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tahun 2021 jumlah kemiskinan di Kabupaten Siak mencapai 24.174 orang atau jika dipresentasikan sebesar 5,18 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Siak yakni 466.683 jiwa.
Angka kemiskinan tersebut mengalami kenaikan dibanding dengan tahun 2020 yang hanya 5,09 persen.
Kepala BPS Siak, Ari Setiadi Gunawan menyebut pandemi Covid-19 sebagai salah satu pemicu bertambahnya kemiskinan di daerah berjuluk Negeri Istana tersebut.
"Penyebab terbesarnya ya karena pandemi Covid-19 yang terjadi selama dua tahun terakhir," klaim Ari.
Dicontohkan Ari, banyak pedagang yang mengalami penurunan hasil penjualannya bahkan sampai menutup jualannya tersebut karena pandemi Covid-19 dan lockdown.
"Jadi pada saat itu macam pemilik warung merugi ada yang malah tutup total, terus banyak yang tak bisa keluar kota untuk bekerja, jadi itu menjadi salah satu pemicu," sebutnya.
Ari mengungkapkan bahwa pihaknya dalam melakukan pendataan kemiskinan melihat dua indikator.
"Ada dua Indikator yang kami pakai untuk menentukan kemiskinan pada diri seseorang yakni dari makanan dan dari nonmakanan," ungkap Ari Setiadi Gunawan.
Dijelaskan Ari Setiadi, dari makanan pihaknya melihat dari jumlah kalori yang masuk ke dalam tubuh seseorang. Sementara itu, dari nonmakanan ada 14 variable yang menentukan seperti pada rumah seseorang.
"Kalau dari komponen makanan harus ada 2.100 kalori perhari yang masuk ke dalam tubuh,..kalau orang bisa makan di atas 2.100 bearti orang tersebut sudah tidak miskin. Kalau yang non makanan kita lihat dari rumahnya, kendaraan miliknya dan sebagainya," kata Ari Setiadi.
Ditambahkan Ari, kemiskinan dari non makanan seperti kepemilikan kendaraan bermotor dianggap sudah memiliki kemampuan ekonomi meskipun membelinya dengan cara kredit.
"Kalau seseorang sudah mampu beli motor maka mengarah tidak miskin. Sebab beli motor itu butuh modal meskipun kredit," ungkap dia.
Dari dua indikator tersebut, kata Ari lebih lanjut, maka didapati seseorang yang hidupnya di bawah garis kemiskinan.
"Kalau dirupiahkan satu orang dalam satu bulan minimal pendapatan Rp550.000 itu bisa dikatakan tidak miskin satu orang, jadi kalau ada satu keluarga ada lima orang tinggal kita kalikan saja pendapatan tadi itu untuk lima orang," sebutnya.
BPS Siak sendiri, lebih jauh dikatakan Ari, menggunakan satu instrumen dengan menggunakan Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).
Berita Terkait
-
Diduga Gegara Ngebut, Mobil Plat Merah Siak Terbalik di Jalan PT SIR
-
Pemprov DKI Akui Tingkat Pengangguran di Jakarta Selatan Relatif Tinggi
-
Apa Kabar Taman Burung Siak? Ikon Wisata Daerah yang Dibiarkan Mangkrak
-
Mahasiswa KKN UIN Suska Riau Tewas Masuk Kolong Truk Tangki di Siak
-
Raih Nirwasita Tantra, Ketua DPRD Siak: Untuk Lingkungan Makin Hijau dan Lebih Baik
Terpopuler
- Kenapa Maudy Ayunda Disebut Tak Napak Tanah? Ini Kronologinya
- Menteri Keuangan Purbaya Diganti Hari Ini? Wakilnya Sudah ke Istana Pakai Jas
- Status Terbaru Anak Purbaya: Mafia Ancam Presiden Dibalik Pemecatan Bapak, Ada Foto Raja Juli
- Update Reshuffle Kabinet Hari Ini: Menlu Sugiono Dikabarkan Diganti
- Resmi! Menkeu Purbaya Dicopot, Diganti Suahasil Nazara
Pilihan
-
Purbaya Ogah Bicara Panjang Saat Sertijab Menkeu ke Suahasil: Terima Kasih Semua
-
Apa Salah Purbaya hingga Dipecat Lewat Panggilan Telepon?
-
Pejabat Kantor Pertanahan Terjaring OTT KPK di Jakarta dan Bogor
-
Dilantik Jadi Menkeu, Suahasil Akui Tak Berkomunikasi Dengan Purbaya
-
Purbaya Diganti, Nilai Tukar Rupiah Langsung Loyo ke Level Rp17.699
Terkini
-
Kabut Asap Pekat, Siswa di Pekanbaru Kembali Belajar Jarak Jauh
-
Masa Pensiun Lebih Tenang, Siapkan Dana Sejak Dini lewat BRI DPLK di BRImo
-
Sekolah di Pelalawan Pulangkan Siswa Akibat Kabut Asap Memburuk
-
Kualitas Udara di Siak Sangat Tidak Sehat, Sekolah Masih Diliburkan
-
Kabut Asap, Citilink Berputar-putar Sebelum Mendarat di Bandara SSK II Pekanbaru