SuaraRiau.id - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tahun 2021 jumlah kemiskinan di Kabupaten Siak mencapai 24.174 orang atau jika dipresentasikan sebesar 5,18 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Siak yakni 466.683 jiwa.
Angka kemiskinan tersebut mengalami kenaikan dibanding dengan tahun 2020 yang hanya 5,09 persen.
Kepala BPS Siak, Ari Setiadi Gunawan menyebut pandemi Covid-19 sebagai salah satu pemicu bertambahnya kemiskinan di daerah berjuluk Negeri Istana tersebut.
"Penyebab terbesarnya ya karena pandemi Covid-19 yang terjadi selama dua tahun terakhir," klaim Ari.
Dicontohkan Ari, banyak pedagang yang mengalami penurunan hasil penjualannya bahkan sampai menutup jualannya tersebut karena pandemi Covid-19 dan lockdown.
"Jadi pada saat itu macam pemilik warung merugi ada yang malah tutup total, terus banyak yang tak bisa keluar kota untuk bekerja, jadi itu menjadi salah satu pemicu," sebutnya.
Ari mengungkapkan bahwa pihaknya dalam melakukan pendataan kemiskinan melihat dua indikator.
"Ada dua Indikator yang kami pakai untuk menentukan kemiskinan pada diri seseorang yakni dari makanan dan dari nonmakanan," ungkap Ari Setiadi Gunawan.
Dijelaskan Ari Setiadi, dari makanan pihaknya melihat dari jumlah kalori yang masuk ke dalam tubuh seseorang. Sementara itu, dari nonmakanan ada 14 variable yang menentukan seperti pada rumah seseorang.
"Kalau dari komponen makanan harus ada 2.100 kalori perhari yang masuk ke dalam tubuh,..kalau orang bisa makan di atas 2.100 bearti orang tersebut sudah tidak miskin. Kalau yang non makanan kita lihat dari rumahnya, kendaraan miliknya dan sebagainya," kata Ari Setiadi.
Ditambahkan Ari, kemiskinan dari non makanan seperti kepemilikan kendaraan bermotor dianggap sudah memiliki kemampuan ekonomi meskipun membelinya dengan cara kredit.
"Kalau seseorang sudah mampu beli motor maka mengarah tidak miskin. Sebab beli motor itu butuh modal meskipun kredit," ungkap dia.
Dari dua indikator tersebut, kata Ari lebih lanjut, maka didapati seseorang yang hidupnya di bawah garis kemiskinan.
"Kalau dirupiahkan satu orang dalam satu bulan minimal pendapatan Rp550.000 itu bisa dikatakan tidak miskin satu orang, jadi kalau ada satu keluarga ada lima orang tinggal kita kalikan saja pendapatan tadi itu untuk lima orang," sebutnya.
BPS Siak sendiri, lebih jauh dikatakan Ari, menggunakan satu instrumen dengan menggunakan Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).
Berita Terkait
-
Diduga Gegara Ngebut, Mobil Plat Merah Siak Terbalik di Jalan PT SIR
-
Pemprov DKI Akui Tingkat Pengangguran di Jakarta Selatan Relatif Tinggi
-
Apa Kabar Taman Burung Siak? Ikon Wisata Daerah yang Dibiarkan Mangkrak
-
Mahasiswa KKN UIN Suska Riau Tewas Masuk Kolong Truk Tangki di Siak
-
Raih Nirwasita Tantra, Ketua DPRD Siak: Untuk Lingkungan Makin Hijau dan Lebih Baik
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
- Motor Mirip Harley-Davidson Harga Rasa Matic: Mending Morbidelli C252V atau QJ Motor SRV250?
Pilihan
-
Aksi di DPR Memanas! Peserta Demo Cipayung Menggugat Ngaku Dianiaya Polisi usai Ditangkap
-
Wasit Liga Indonesia 'Berulah', FIFA Investigasi Kemenangan Timnas Jerman vs Curacao
-
Mahasiswa Gelar Demo di DPR, Tagih Janji 19 Juta Lapangan Kerja dan Desak Hentikan MBG
-
Mau Aksi di Patung Kuda, Mahasiswa UBK Sempat Dihadang di Tugu Tani
-
Anggaran Kunjungan Luar Negeri Prabowo Tembus Rp1,1 T! Lebih Besar dari TKD Satu Kabupaten di NTB
Terkini
-
Komite dan Kepala Sekolah Jangan Sampai 'Bermain' dalam SPMB Pekanbaru
-
BRI Permudah Investasi Emas, Kini Bisa Nabung Otomatis Sambil Transfer di BRImo
-
Bocah 13 Tahun Jadi Komplotan Begal di Pekanbaru, Diringkus Bareng 2 Rekannya
-
Panitia SPMB Dilarang Terima Titipan-Gratifikasi, SF Hariyanto: Jangan Coba-coba!
-
BRImo Kini Sediakan Reksa Dana USD Batavia, Buka Akses Lebih Luas ke Pasar Global