SuaraRiau.id - Seorang kepala desa dan bendaharanya di Bengkalis ditahan lantaran menyelewengkan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2019 dan 2020 dengan kerugian negara mencapai Rp800 juta, Selasa (24/5/2022).
Kepala Desa (Kades) Titi Akar bernama Sukarto, dan bendaharanya, Sugini telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi Dana Desa.
"Benar, Tim penyidik pada Tindak Pidana Khusus telah menahan dua tersangka dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa Titi Akar Kecamatan Rupat Utara Tahun Anggaran 2019-2020, untuk 20 hari ke depan di Rutan Kelas IIA Bengkalis untuk kepentingan penyidikan," ujar Kasi Intel Kejari Bengkalis Isnan Ferdian dikutip dari Antara, Rabu (26/5/2022).
Dikatakan Isnan, kedua tersangka disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 KUHP.
Selain itu, Kades dan Bendahara pada kurun 2019 dan 2020 telah melakukan pencairan dana kas Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), serta bantuan keuangan dari Provinsi dan Kabupaten Desa Titi Akar.
Namun setelah seluruh dana tersebut dicairkan ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan sebagaimana peruntukannya, dana tersebut justru digunakan untuk kepentingan pribadi.
"Dari dana ADD,DD dan Bankeu Provinsi Riau ada sekitar Rp5 miliar yang diperuntukkan untuk pembangunan dan kegiatan di Desa Titi Akar. Dalam proses berjalan, ada ditemukan kegiatan fiktif dilakukan kedua tersangka sehingga ditemukan kerugian negara sesuai hasil audit sebesar Rp803.467.728," ungkap Isnan.
Dengan telah ditahannya kedua tersangka tersebut tentunya Penyidik akan segera mempersiapkan berkas perkara untuk segera dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk disidangkan.
"Secepatnya berkas kedua tersangka ini akan disiapkan untuk dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi," kata Isnan. (Antara)
Berita Terkait
-
Berapa Gaji Kepala Desa? Viral Kades di Ciamis Mundur Pilih Kerja di Jepang
-
Periksa Kades Kohod Soal Dugaan Pemalsuan Ratusan SHGB dan SHM di Lokasi Pagar Laut, Bareskrim Dapat Informasi Ini
-
Pembangunan Desa Sulit Bergerak Tahun Ini, Sri Mulyani Resmi Potong Anggaran Transfer ke Daerah
-
KKP Usut Tuntas Pagar Laut Ilegal di Tangerang, Kepala Desa Kohod dan 13 Nelayan Telah Diperiksa
-
Cek Fakta: MK Era Prabowo Berani Batalkan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa
Tag
Terpopuler
- Apa Sanksi Pakai Ijazah Palsu? Razman Arif dan Firdaus Oiwobo Diduga Tak Diakui Universitas Ibnu Chaldun
- Aset Disita gegara Harvey Moeis, Doa Sandra Dewi Terkabul? 'Tuhan Ambil Semua yang Kita Punya...'
- Ragnar Oratmangoen: Saya Mau Keluar dari...
- Ragnar Oratmangoen Tak Nyaman: Saya Mau Kembali ke Belanda
- Bagaimana Nih? Alex Pastoor Cabut Sebulan Sebelum Laga Timnas Indonesia vs Australia dan Bahrain
Pilihan
-
Rusuh Persija vs Persib: Puluhan Orang Jadi Korban, 15 Jakmania, 22 Bobotoh
-
Dukungan Penuh Pemerintah, IKN Tetap Dibangun dengan Skema Alternatif
-
Perjuangan 83 Petani Kutim: Lahan Bertahun-tahun Dikelola, Kini Diklaim Pihak Lain
-
Persija vs Persib Bandung, Ridwan Kamil Dukung Siapa?
-
Jordi Amat Bongkar Dugaan Kasus Pencurian Umur: Delapan Pemain..
Terkini
-
Video Pasien 'Ditolak' Berobat di Siak Ternyata Benar Adanya, Puskesmas: Miskomunikasi
-
Akhir Pelarian Nader Taher, Terpidana Korupsi Rp35 M yang Sempat Ganti Identitas
-
Menteri UMKM Apresiasi BRI yang Tetap Konsisten Mendukung Sektor UMKM
-
Viral Emak-emak di Siak Ditolak Berobat gegara Tak Bawa KTP, Ini Penjelasan Puskesmas
-
Kasus Korupsi Flyover Simpang SKA, Pensiunan PNS hingga ASN PUPR Riau Diperiksa