Scroll untuk membaca artikel
Eko Faizin
Selasa, 17 Mei 2022 | 14:20 WIB
Petani Sawit yang tergabung dalam Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) menggelar aksi demonstrasi di depan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, Selasa (17/5/2022). [Suara.com/Alfian Winanto]

SuaraRiau.id - Harga sawit Riau mengalami penurunan yang signifikan. Terjun bebasnya harga tandan buah segar (TBS) sawit merugikan petani Bengkalis dan Indonesia pada umumnya.

Para petani sawit yang tergabung di Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Bengkalis mengadu ke Pemkab dan berdialog untuk mencari jalan solusi.

Ketua Apkasindo Bengkalis Rianto meminta agar larangan ekspor CPO yang dicanangkan Presiden Jokowi dicabut. Hal ini dinilai membuat harga sawit anjlok dan merugikan petani.

Para petani kelapa sawit saat membentang spanduk protes kepada pemerintah. [Suara.com/Panji Ahmad Syuhada)]

"Selama harga sawit turun, para petani sawit yang ada di Kabupaten Bengkalis banyak merugi," kata Rianto, kepada Suara.com, Selasa (17/5/2022).

Menurut Rianto, protes terhadap jebloknya harga sawit ini juga merupakan bentuk solidaritas Apkasindo yang di daerah. Sebab, Ketua Apkasindo pusat Gulat ME Manurung saat ini tengah berjuang mengenai harga sawit di tingkat pusat.

"Ketua umum saat ini lagi di istana negara, kita berdoa semoga pemerintah membuka keran ekspor CPO lagi, ini hanya untuk urusan perut sejengkal. Bukan kepentingan lain," ujar dia.

Harga pupuk mahal, petani menjerit
Ditambahkan penasehat Apkasindo Bengkalis, Samsu Dalimunte. Pihaknya meminta pemerintah Bengkalis juga mendorong pemerintah pusat agar mencari jalan solusi untuk persoalan harga sawit yang anjlok ini.

Menurut dia, saat ini harga sawit anjlok parah. Dari kisaran Rp 3000-an kini tinggal Rp 1.700 di tingkat RAM, bahkan ada yang Rp 1000 di kawasan pelosok.

"Bahkan di Rupat sampai Rp 700 per kilo. Jadi kami mohon kepada pemerintah agar mendengat suara hati petani sawit. Hari ini harga sangat jatuh, kepada bapak yang di depan kami (Pemkab Bengkalis) mohon sampaikanlah," ungkapnya.

Pria yang akrab disapa Samda ini menyebut, bahwa memang tidak semua warga Indonesia memiliki kebun sawit. Namun sebagian besar, minimal warga banyak bekerja di industri sawit.

"Tolong stabilkan harga kepala sawit dan turunkan harga pupuk. Memang gak semua punya kelapa sawit, tapi minimal warga indonesia banyak bekerja di industri sawit," kata dia.

Derita petani sawit tersebut juga ditambah dengan mahalnya harga pupuk. Samda menyebut, selama harga sawit anjlok ini banyak para petani kepala sawit merugi, terutama yang berdomisili di Kabupaten Bengkalis.

"Harga pupuk saat ini sangat mahal. Kalau subsidi kami tak berharap karena itu untuk yang tertentu. Jadi kalau petani kecil sudah pasti minus merugi," tuturnya.

Apalagi, kata Samda, petani yang hanya memiliki ladang sawit satu atau dua hektar. Lantaran harga pupuk yang mahal, sudah dipastikan tidak mendapatkan untung apa-apa.

"Tak ada pendapatan apa-apa lagi. Harga sawit turun, pupuk mahal," ujarnya.

Di sisi lain, sebagai bentuk solidaritas untuk menstabilkan harga sawit. Para petani kelapa sawit tersebut juga membentangkan spanduk di halaman kantor Camat Mandau, Bengkalis.

Di situ mereka meminta agar harga sawit dinaikan dan harga pupuk diturunkan.

Respon Pemkab dan DPRD Bengkalis
Menanggapi persoalan ini, Anggota DPRD Bengkalis Hendri Hasibuan mengaku juga merasakan penderitaan petani sawit.

Dia bilang per 28 April 2022 kemarin, kebijakan Presiden melarang sementara ekspor CPO diberlakukan menjelang selesai peraturan UU terkait kelapa sawit dan turunannya.

"Tetapi saya sampaikan dalam hukum itu ada ada ketentuan 'Salus Populi Suprema Lex Esto'. Hukum paling tinggi adalah keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi kalau masyarakat sudah babak belur menjerit, ketentuan hukum ini harus dikesampingkan. Saya sangat merasakan yang dirasa petani sawit," kata dia.

Bupati Bengkalis lewat Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Andris Wasono menyarankan para petani sawit agar bersurat ke Pemda Bengkali, supaya surat itu diteruskan ke Presiden maupun setingkat menteri terkait.

"Saya akui juga bahwa ini sangat berdampak pada masyarakat petani sawit. Pasti akan dampak pada ekonomi masyarakat. Kami siap segera menindaklanjuti apa yang jadi aspirasi ke pemerintah pusat baik ke presiden atau ke kementerian terkait. Karena ini hajat orang banyak, tak hanya di Bengkalis tapi juga di Indonesia pada umumnya," ujar dia.

Kontributor : Panji Ahmad Syuhada

Load More