SuaraRiau.id - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi mengganti Ketua DPRD Pekanbaru dari yang sebelumnya dijabat Hamdani digantikan Muhammad Sabarudi.
Pergantian jabatan tersebut diklaim sama sekali tidak berkaitan dengan persoalan yang sempat terjadi di DPRD Pekanbaru beberapa waktu lalu.
Bendahara DPW PKS Riau Markarius Anwardi Pekanbaru mengatakan pergantian jabatan di PKS merupakan hal yang biasa dan lumrah. DPP PKS memiliki pertimbangan dalam melakukan rotasi jabatan.
"Tidak ada kaitan dengan persoalan beberapa waktu lalu. Kan itu sudah selesai. Pak Gubernur juga sudah menolak usulan yang disampaikan. Artinya, tidak ada masalah lagi di DPRD Pekanbaru. Cuman pertimbangan partai ya, agar kita lebih maksimal lagi, terbangun kekompakan dengan kawan-kawan di DPRD, maka partai memandang perlu ada pergantian," kata Markurius dikutip dari Antara, Rabu (16/3/2022).
Dia kemudian menekan kembali, bahwa pergantian kepengurusan oleh DPP PKS sama sekali tidak berkaitan dengan persoalan yang dialami Hamdani baru-baru ini.
Namun DPP PKS ingin ketua DPRD yang menggantikan posisi Hamdani, bisa berkomunikasi lebih baik dengan fraksi lainnya.
"Bukan karena Pak Hamdani-nya. Cuman lebih, DPP memandang bisa menjalin komunikasi yang lebih baik. Pak Hamdani juga mendapat tugas dari DPP untuk membantu pemenangan di wilayah (DPW)," jelas pria yang saat ini menjabat Ketua Fraksi PKS DPRD Riau itu.
Dia berharap dengan penyegaran saat ini, DPRD Pekanbaru bisa lebih kondusif pada kepemimpinan Sabarudi. Bahkan Presiden PKS juga telah memerintahkan langsung Sabarudi agar bisa menjalin komunikasi yang baik dengan semua unsur di DPRD Pekanbaru.
"Presiden PKS perintahkan Pak Sabarudi jalin komunikasi yang baik dengan fraksi-fraksi. Kita tidak ingin lama-lama berpolemik. Yang terpenting adalah bagaimana membangun Pekanbaru lebih baik ke depan," harapnya. (Antara)
Berita Terkait
-
Kunjungan Kerja ke Kalsel, Legislator PKS Usul SIM dan SKCK Dibuka Sabtu-Minggu
-
Jumlah Pangkalan di Jakarta 5.100 Unit, Legislator PKS Pertanyakan Distribusi Gas LPG 3 Kilogram
-
Respons Kebijakan Penghapusan Pengecer LPG 3 Kg, Legislator PKS Minta Pemerataan Distribusi Gas
-
Gegara Ucapan 'PKS Jangan Didekatin ke Gelora', Mardani Ali Sera Bakal Dilaporkan ke MKD DPR Besok
-
Survei Litbang Kompas: Pemilih PAN-Golkar Puas, PDIP-PKS Paling Kritis ke Prabowo-Gibran
Tag
Terpopuler
- Apa Sanksi Pakai Ijazah Palsu? Razman Arif dan Firdaus Oiwobo Diduga Tak Diakui Universitas Ibnu Chaldun
- Aset Disita gegara Harvey Moeis, Doa Sandra Dewi Terkabul? 'Tuhan Ambil Semua yang Kita Punya...'
- Ragnar Oratmangoen: Saya Mau Keluar dari...
- Ragnar Oratmangoen Tak Nyaman: Saya Mau Kembali ke Belanda
- Bagaimana Nih? Alex Pastoor Cabut Sebulan Sebelum Laga Timnas Indonesia vs Australia dan Bahrain
Pilihan
-
Rusuh Persija vs Persib: Puluhan Orang Jadi Korban, 15 Jakmania, 22 Bobotoh
-
Dukungan Penuh Pemerintah, IKN Tetap Dibangun dengan Skema Alternatif
-
Perjuangan 83 Petani Kutim: Lahan Bertahun-tahun Dikelola, Kini Diklaim Pihak Lain
-
Persija vs Persib Bandung, Ridwan Kamil Dukung Siapa?
-
Jordi Amat Bongkar Dugaan Kasus Pencurian Umur: Delapan Pemain..
Terkini
-
Video Pasien 'Ditolak' Berobat di Siak Ternyata Benar Adanya, Puskesmas: Miskomunikasi
-
Akhir Pelarian Nader Taher, Terpidana Korupsi Rp35 M yang Sempat Ganti Identitas
-
Menteri UMKM Apresiasi BRI yang Tetap Konsisten Mendukung Sektor UMKM
-
Viral Emak-emak di Siak Ditolak Berobat gegara Tak Bawa KTP, Ini Penjelasan Puskesmas
-
Kasus Korupsi Flyover Simpang SKA, Pensiunan PNS hingga ASN PUPR Riau Diperiksa