SuaraRiau.id - Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok disebut Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memenuhi syarat untuk menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN).
Menurut Hasto Kristiyanto, PDIP mempunyai nama-nama calon yang memenuhi syarat untuk menjadi Kepala Otorita IKN, termasuk sosok Ahok.
"Tapi, siapa yang akan diputuskan, kami serahkan kepada Presiden Jokowi. Hanya saja, PDIP punya nama-nama calon yang memenuhi syarat untuk menjadi Kepala Otorita IKN, termasuk Pak Basuki Tjahaja Purnama. Beliau juga punya kepemimpinan yang cukup baik, selama menjadi Wakil Gubernur dan Gubernur di Jakarta," kata Hasto dikutip dari Antara, Kamis (27/1/2022).
Ia mengungkapkan bahwa terkait pengajuan Ahok sebagai calon Kepala Otorita IKN di Kalimantan, semua hal itu disampaikan dalam dialog antara Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Itu kami serahkan sepenuhnya kepada Presiden, hanya saja ketika partai diminta kami punya nama-nama yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bapak Presiden," kata Hasto.
Disampaikannya, untuk mengelola IKN, memerlukan pemimpin yang berani, visioner, memahami kultur kebudayaan bangsa, memiliki tata kelola dan tata kota yang baik serta memiliki orientasi terhadap gambaran tentang posisi Indonesia di kepemimpinan antarbangsa.
Tak hanya itu, kepala otorita IKN juga memiliki perencanaan yang memadukan antara gambaran "smart city" sebagai identitas yang mau dibangun di ibu kota negara, tetapi juga melekat dengan aspek kultural untuk mencerminkan bagaimana kebudayaan dari bangsa Indonesia.
"Juga dari pandangan geopolitik dimana sejak zaman Bung Karno, Kalimantan itu ditempatkan sebagai koridor yang strategis di dalam membangun kepemimpinan Indonesia bagi dunia," ujar Hasto.
Dirinya mendengar ada banyak nama yang telah disaring dan dipertimbangkan oleh Presiden Jokowi.
"PDIP menyakini siapa pun yang ditetapkan itu memenuhi kualifikasi yang diharapkan PDIP," kata politikus asal Yogyakarta ini pula.
Terkait nama Mensos Tri Rismaharini sebagai Kepala Otorita IKN, kata Hasto, Tri Rismaharini sudah mendapatkan tugas dari Presiden Jokowi sebagai Mensos. Begitu pun Abdullah Azwar Anas yang menjadi Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
"Dulu kami sebutkan Bu Risma karena ada kriteria bahwa calon yang diusulkan itu memiliki latar belakang kepala daerah dan juga arsitek. Sehingga, kalau kita melihat kriteria itu memang beliau (Risma) memenuhi syarat," ungkap Hasto. (Antara)
Berita Terkait
-
Hasto Beberkan Politik Jokowi dan Anies, Netizen Samakan dengan Fufufafa: Gak Punya Nyali!
-
Kekayaan Hasto Kristiyanto yang Samakan Jokowi dengan Pedagang Kaki Lima
-
Pandji Nantikan Duet Anies dan Ahok di Pilpres 2029, Publik Sepakat: Kelar Tuh Fufufafa..
-
Pendidikan Mentereng Hasto Kristiyanto: Berani Bongkar Skenario Jokowi Jegal Anies
-
Intip Kemeriahan Kampanye Akbar Terakhir Pramono-Rano
Tag
Terpopuler
- Mees Hilgers Didesak Tinggalkan Timnas Indonesia, Pundit Belanda: Ini Soal...
- Elkan Baggott: Pesan Saya Bersabarlah Kalau Timnas Indonesia Mau....
- Miliano Jonathans Akui Tak Prioritaskan Timnas Indonesia: Saya Sudah Bilang...
- Denny Sumargo Akui Kasihani Paula Verhoeven: Saya Bersedia Mengundang..
- Elkan Baggott Kembali Tak Bisa Penuhi Panggilan Shin Tae-yong ke TC Timnas Indonesia
Pilihan
-
7 Rekomendasi HP 5G Rp 4 Jutaan Terbaik November 2024, Memori Lega Performa Handal
-
Disdikbud Samarinda Siap Beradaptasi dengan Kebijakan Zonasi PPDB 2025
-
Yusharto: Pemindahan IKN Jawab Ketimpangan dan Tingkatkan Keamanan Wilayah
-
5 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Chipset Snapdragon, Terbaik November 2024
-
Kembali Bertugas, Basri-Najirah Diminta Profesional Jelang Pilkada Bontang
Terkini
-
Review Smartphone iQOO Terbaru 2024 dan Spesifikasinya
-
Dukung Gaya Hidup Sehat, BRI dan OPPO Berkolaborasi di OPPO Run 2024
-
Jelang Pencoblosan, Kapolres Ajak Semua Paslon Pilkada Siak Olahraga Bersama
-
Beli Rumah Lebih Mudah, Ayo ke KPR BRI Property Expo 2024 Goes to Ciputra Surabaya
-
Kasus Polisi Tembak Polisi di Sumbar, Kompolnas Minta Polda Selidiki Penyebab