SuaraRiau.id - Kepala Inspektorat Kuansing, Darwin mengatakan bahwa setiap tahun selalu ada temuan penggunaan Dana Desa (DD) di Kuansing. Temuan tersebut menyangkut kegiatan yang dilakukan di desa menggunakan DD.
Beberapa oknum Kepala Desa (Kades) di Kuansing bermasalah diduga selewengkan dana desa (DD) ternyata sudah pernah di ingatkan Inspektorat.
"Dari awal ada dana desa (DD) ini sudah kita ingatkan, kelola DD ini dengan baik dan jangan ada masalah," kata dia dikutip dari riauonline, Sabtu 15 Januari 2022.
Kata Darwin akan dilakukan audit terkait penggunaan dana tersebut.
"Kita selalu sampaikan ke kades kalau pertanggungjawaban dana desa ini sama dengan pertanggungjawaban dana pada Dinas dan Badan bersumber dari APBD. Jangan anggap remeh kelola dana desa karena ini kan uang negara juga," katanya.
Sejak bergulirnya dana desa ini setahu Dia baru ada dua oknum kades yang masuk penjara diduga karena melakukan korupsi terhadap dana desa.
"Ada dua yakni Desa Sako dan Beringin Jaya," katanya.
Terbaru kata Darwin ada beberapa desa lagi yang tengah bermasalah yakni Beringin Jaya, Dusun Tuo dan Petapahan.
"Beringin Jaya ada sekitar Rp 300 juta lebih temuannya," kata Darwin.
Baca Juga: Penyebab Harga Ayam dan Telur Naik di Riau
Kemudian untuk Desa Dusun Tuo, kecamatan Kuantan Hilir temuanya mencapai Rp 800 juta. Dua desa ini lanjut Dia tengah ditangani Tipikor Polres Kuansing.
Sementara untuk Desa Petapahan, Kecamatan Gunung Toar itu permasalahan dana Bumdes. "Untuk dana Bumdes ditangani pihak Kejari, dan untuk dana desa kita yang tangani," kata Darwin.
Untuk Bumdes lanjut Dia ada sekitar Rp 130 juta yang sudah disetor ke kas desa. Diduga dana tersebut sempat terpakai dan kini kasus tersebut ditangani pihak Kejaksaan.
Sebelumnya ada Desa Tanjung, Kecamatan Hulu Kuantan juga ada pengaduan.
"Kalau desa Tanjung sudah selesai, itu masalah Bumdes kemarin," tambahnya.
Kemudian Desa Tanah Bekali, Kecamatan Pangean itu kasusnya penjualan mesin genset. "Tampaknya sulit untuk diselesaikan, kita sudah beberapa kali melakukan konsultasi dengan KPKNL dan BPKP, jawabannya tidak sama," katanya.
Berita Terkait
-
KPK Jadwalkan Pemeriksaan Saksi Kasus Fadia Arafiq, Pemkab Pekalongan Tegaskan Tak Ada Pengondisian
-
KPK Dalami Dugaan Suap Rp21 Miliar Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama
-
Alasan Elza Syarief Bela Gratis Lalu Tinggalkan Eks Wakil BGN di Kasus Korupsi MBG
-
Merasa Dibohongi, Elza Syarief Mundur sebagai Pengacara Tersangka Korupsi MBG Sony Sonjaya
-
Bos Maktour Fuad Hasan Mangkir Lagi di Kasus Haji, KPK: Mana Bukti Medis Kalau Sedang Sakit?
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
- Motor Mirip Harley-Davidson Harga Rasa Matic: Mending Morbidelli C252V atau QJ Motor SRV250?
Pilihan
-
Aksi di DPR Memanas! Peserta Demo Cipayung Menggugat Ngaku Dianiaya Polisi usai Ditangkap
-
Wasit Liga Indonesia 'Berulah', FIFA Investigasi Kemenangan Timnas Jerman vs Curacao
-
Mahasiswa Gelar Demo di DPR, Tagih Janji 19 Juta Lapangan Kerja dan Desak Hentikan MBG
-
Mau Aksi di Patung Kuda, Mahasiswa UBK Sempat Dihadang di Tugu Tani
-
Anggaran Kunjungan Luar Negeri Prabowo Tembus Rp1,1 T! Lebih Besar dari APBD Satu Kabupaten di NTB
Terkini
-
MBG Disetop Akibat Dana Belum Cair, DPRD Riau: Bukan Ditutup tapi Evaluasi
-
DPRD Siak Soroti Kinerja Plt Direktur BSP, Didesak Mundur Imbas Proper Merah
-
Dorong Adopsi BRImo, BRI Siapkan Apresiasi Saldo Tabungan Emas bagi BRILink Agen
-
Dua Sejoli di Kampar Terciduk Curi Motor, Sempat Ngumpet di Atas Pohon
-
Kue Talam Ketan Durian Resmi Jadi Ikon Kuliner Pekanbaru