SuaraRiau.id - Kepala Inspektorat Kuansing, Darwin mengatakan bahwa setiap tahun selalu ada temuan penggunaan Dana Desa (DD) di Kuansing. Temuan tersebut menyangkut kegiatan yang dilakukan di desa menggunakan DD.
Beberapa oknum Kepala Desa (Kades) di Kuansing bermasalah diduga selewengkan dana desa (DD) ternyata sudah pernah di ingatkan Inspektorat.
"Dari awal ada dana desa (DD) ini sudah kita ingatkan, kelola DD ini dengan baik dan jangan ada masalah," kata dia dikutip dari riauonline, Sabtu 15 Januari 2022.
Kata Darwin akan dilakukan audit terkait penggunaan dana tersebut.
"Kita selalu sampaikan ke kades kalau pertanggungjawaban dana desa ini sama dengan pertanggungjawaban dana pada Dinas dan Badan bersumber dari APBD. Jangan anggap remeh kelola dana desa karena ini kan uang negara juga," katanya.
Sejak bergulirnya dana desa ini setahu Dia baru ada dua oknum kades yang masuk penjara diduga karena melakukan korupsi terhadap dana desa.
"Ada dua yakni Desa Sako dan Beringin Jaya," katanya.
Terbaru kata Darwin ada beberapa desa lagi yang tengah bermasalah yakni Beringin Jaya, Dusun Tuo dan Petapahan.
"Beringin Jaya ada sekitar Rp 300 juta lebih temuannya," kata Darwin.
Baca Juga: Penyebab Harga Ayam dan Telur Naik di Riau
Kemudian untuk Desa Dusun Tuo, kecamatan Kuantan Hilir temuanya mencapai Rp 800 juta. Dua desa ini lanjut Dia tengah ditangani Tipikor Polres Kuansing.
Sementara untuk Desa Petapahan, Kecamatan Gunung Toar itu permasalahan dana Bumdes. "Untuk dana Bumdes ditangani pihak Kejari, dan untuk dana desa kita yang tangani," kata Darwin.
Untuk Bumdes lanjut Dia ada sekitar Rp 130 juta yang sudah disetor ke kas desa. Diduga dana tersebut sempat terpakai dan kini kasus tersebut ditangani pihak Kejaksaan.
Sebelumnya ada Desa Tanjung, Kecamatan Hulu Kuantan juga ada pengaduan.
"Kalau desa Tanjung sudah selesai, itu masalah Bumdes kemarin," tambahnya.
Kemudian Desa Tanah Bekali, Kecamatan Pangean itu kasusnya penjualan mesin genset. "Tampaknya sulit untuk diselesaikan, kita sudah beberapa kali melakukan konsultasi dengan KPKNL dan BPKP, jawabannya tidak sama," katanya.
Berita Terkait
-
KPK Geledah Rumah Dirjen ATR/BPN Terkait Kasus HGB
-
Fahd A Rafiq 3 Kali Terjerat Kasus Korupsi, Bukti Hukuman Tak Bikin Jera?
-
Prabowo Mau Gratiskan Pendidikan SD hingga Universitas Negeri, Dananya dari Uang Korupsi
-
Daftar 'Jemaah Titipan' Haji Khusus Terungkap di Sidang, Staf Khusus Yaqut Sosok di Baliknya!
-
Ungkap 2 Sektor Paling Rawan Korupsi, Ketua KPK Ingatkan 3 Kepala Daerah di Malang Raya
Terpopuler
- Bagaimana Cara Cek NIK Terindikasi Judol atau Tidak? Begini Langkah Mudahnya
- Buruh di Jogja Geruduk Kantor Gubernur DIY, Tantang Sultan Buktikan Keistimewaan untuk Pekerja
- KPK Ungkap Riwayat Tanah Kavling Pesantren Darul Istiqamah Maros, Minta Hak Warga Dituntaskan
- Cegah Papua Jadi 'Sudan Kedua', Pemerintah Diminta Tarik Pendekatan Militeristik dan Buka Dialog
- 5 Eye Cream Kemasan Jar untuk Bikin Area Mata Tampak Cerah dan Awet Muda
Pilihan
-
WNI 18 Tahun Terancam Hukuman Mati di Malaysia: Ada Barbuk 25 Kg Sabu dan Heroin
-
Akhirnya Buka Suara Usai KPK Usut Korupsi di ATR/BPN, Ini Penjelasan Lengkap Nusron Wahid
-
Pria yang Tendang Perempuan di Senayan City Ditangkap Polisi!
-
Usut Dugaan Korupsi KSO Pertamina EP, Kejagung Geledah Kantor Setda hingga Bapenda Kota Bekasi
-
Mekkah Diserang Houthi, Kemlu Minta WNI Hati-hati di Arab Saudi
Terkini
-
Ribuan Titik Panas Masih Terdeteksi di Sumatera, Pengaruhi Kualitas Udara Riau
-
Komisi HAM Surati Kapolda Riau soal Dugaan Kekerasan Polisi ke Warga di Bengkalis
-
BRI Tawarkan KPR Sejahtera dengan DP 1% dan Bunga Tetap Hingga 20 Tahun
-
Jaga Tubuh Makin Bugar, BRI Kartu Kredit Beri Diskon 25% untuk Minuman Boost
-
Dua Pekan, Penderita ISPA di Riau Tembus Belasan Ribu Dampak Kabut Asap