SuaraRiau.id - Muktamar ke-34 Nahdalatul Ulama (NU) akhirnya dilaksanakan sesuai rencana awal yaitu pada 23-25 Desember 2021 di Lampung.
Diketahui sebelumnya, Muktamar ke-34 NU sempat menimbulkan polemik terkait maju mundur jadwal pelaksanaan.
Pengamat Politik Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menanggapi keputusan Pengurus Besar Nahdalatul Ulama (PBNU) mengembalikan jadwal Muktamar NU sesuai jadwal awal.
“Jadi, ibaratnya sekarang kembali dari nol. Masing-masing pihak yang berkompetisi untuk posisi ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mendatang harus siap dengan segala konsekuensi baik dari segi waktu yang terbatas, logistik, jaringan, hingga pengkomunikasian visi-misi kepemimpinan,” kata Khoirul Umam dikutip dari Antara, Rabu (8/12/2021).
Ia lanjut menyampaikan penetapan jadwal Muktamar NU yang kembali ke rencana awal sebagaimana ditetapkan dalam Konferensi Besar NU pada 26 September 2021 merupakan kesepakatan bersama sehingga seharusnya tidak ada kelompok-kelompok yang merasa dirugikan.
“Rencana Muktamar akhir Desember merupakan kesepakatan lama yang telah disetujui semua elemen PBNU, termasuk para pendukung Kiai Said Aqil dan Kiai Yahya Staquf,” sebut Khoirul Umam, Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (INDOSTRATEGIC).
Diketahui pada Selasa (7/12/2021), Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj mengumumkan Muktamar NU akan berlangsung sebagaimana telah diputuskan oleh Konferensi Besar pada September 2021, yaitu pada 23-25 Desember 2021 di Lampung.
Ketetapan itu telah ditandatangani oleh Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, Katib Aam PBNU KH Yahya Cholil Staquf, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj, dan Sekretaris Jenderal H Ahmad Helmy Faishal Zaini.
Terkait keputusan itu, Umam meminta penyelenggara menerapkan protokol kesehatan secara ketat agar tidak terjadi klaster penyebaran Covid-19 di lokasi acara.
“Jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang menyalahkan PBNU akibat kemungkinan munculnya klaster pandemi pascamuktamar ini,” kata Umam.
Menurut dia, langkah-langkah pencegahan penularan perlu jadi prioritas penyelenggara.
“Semua itu harus dimitigasi dengan baik sebagai bagian dari ikhtiar PBNU untuk menjaga Maqashid Syariah terutama terkait Hifdzul Nafs atau menjaga keselamatan umat menjadi prioritas penting dalam menjaga agenda ke-Islam-an dan ke-Indonesia-an ke depan,” terang dia. (Antara)
Berita Terkait
-
Kiai Said Aqil Bongkar Cawe-cawe Jokowi di Muktamar NU Lampung: Saya Kalah karena Tak Sekuat Gus Dur
-
Tekankan Masyarakat Sipil Berjasa Dalam Membangun Negara, Ulama NU: Tapi Sering Dimusuhi Pemerintah
-
Mengapa Muhammadiyah dan NU Bisa Berbeda dalam Menentukan Idul Fitri?
-
Lebaran Idul Fitri 2025 NU Tanggal Berapa? Ini Penjelasannya
-
Demi 300 Ribu Sekolah, Prabowo Janjikan Efisiensi Anggaran di Kongres Muslimat NU
Tag
Terpopuler
- Jadwal Pemutihan Pajak Kendaraan 2025 Jawa Timur, Ada Diskon hingga Bebas Denda!
- Pemain Keturunan Maluku: Berharap Secepat Mungkin Bela Timnas Indonesia
- Rekrutmen Guru Sekolah Rakyat Sudah Dibuka? Simak Syarat dan Kualifikasinya
- 10 Transformasi Lisa Mariana, Kini Jadi Korban Body Shaming Usai Muncul ke Publik
- Marah ke Direksi Bank DKI, Pramono Minta Direktur IT Dipecat hingga Lapor ke Bareskrim
Pilihan
-
Dari Sukoharjo ke Amerika: Harapan Ekspor Rotan Dihantui Kebijakan Kontroversial Donald Trump
-
Sekantong Uang dari Indonesia, Pemain Keturunan: Hati Saya Bilang Iya, tapi...
-
Solusi Pinjaman Tanpa BI Checking, Ini 12 Pinjaman Online dan Bank Rekomendasi
-
Solusi Aktivasi Fitur MFA ASN Digital BKN, ASN dan PPPK Merapat!
-
5 Rekomendasi HP Murah Rp 1 Jutaan RAM 8 GB, Terbaik untuk April 2025
Terkini
-
Omzetnya Kini Ratusan Juta, Ini Sukses Kisah Andara Cantika Indonesia Berkat BRI
-
Jalan Lobak yang Amblas Diperbaiki, Dishub Pekanbaru Terapkan Rute Satu Arah
-
Diusut Polda Sejak Juni 2024, Apa Kabar Kasus SPPD Fiktif di DPRD Riau?
-
Lurah di Pekanbaru Dibebastugaskan usai Terjerat Kasus Minta THR ke Pedagang
-
Harta Kekayaan Muhammad Isa Lahamid, Ketua DPRD Pekanbaru Komentari Mobil Dinas Alphard