SuaraRiau.id - Kelompok Taliban berhasil menguasai Afghanistan beberapa bulan yang lalu. Pemerintah Taliban pun mulai berjalan dengan berbagai kebijakan.
Salah satunya terkait hak anak perempuan dalam bersekolah. Taliban mengatakan akan segera mengumumkan kabar baik tentang kembalinya anak-anak perempuan ke sekolah.
Meski begitu, pemerintah Taliban mendesak masyarakat internasional untuk mendanai proses tersebut karena sebagian besar bantuan eksternal telah dihentikan.
"Insya Allah kami akan memiliki pengumuman yang baik untuk seluruh negeri, seluruh bangsa," kata Waheedullah Hashimi, penjabat direktur program dan bantuan eksternal di kementerian pendidikan disitat dari Antara.
Mengutip Reuters, Hashimi mengatakan Taliban berkomitmen untuk mendidik anak perempuan dan sedang mencari cara untuk mengembalikan mereka ke sekolah.
Dia mengatakan tidak ada guru perempuan yang diberhentikan dan itu adalah pesan positif kepada dunia bahwa Taliban sedang mengerjakan sebuah mekanisme.
"Kami tidak berupaya menghapus mereka dari sekolah dan universitas kami," ujar dia.
Namun, Hashimi juga mengatakan bahwa pendidikan, seperti bidang pemerintahan lainnya, telah terpukul keras oleh penghentian dana dukungan asing setelah runtuhnya pemerintah yang didukung Barat pada Agustus.
Dia meminta pemberian bantuan dipulihkan.
"Jika mereka benar-benar ingin melihat anak perempuan di sekolah, mereka harus membantu kami sekarang," kata Hashimi.
Sementara pengeluaran pendidikan telah meningkat perlahan di bawah pemerintahan terakhir Afghanistan, sebuah laporan UNESCO mengatakan bahwa bantuan eksternal mewakili hampir setengah dari anggaran pendidikan pada tahun 2020.
Selain masalah pendidikan anak perempuan, Hashimi mengatakan kementerian sedang mengerjakan kurikulum baru untuk sekolah agar sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, budaya lokal, dan standar internasional.
"Perubahan akan sesuai dengan standar internasional dalam fisika dan kimia dan biologi dan semua mata pelajaran sains ini," kata Hashimi, yang menambahkan bahwa belum ada perubahan pada kurikulum hingga saat ini.
Namun, dia memperingatkan bahwa sistem itu akan dibentuk dengan cara yang dapat disetujui oleh para pemimpin dan cendekiawan Taliban, dan tidak didasarkan pada tekanan internasional.
"Kami ingin mendidik, dan kami akan mendidik, perempuan dan laki-laki kami serta anak laki-laki dan perempuan," kata Hashimi.
Berita Terkait
-
Imigran Afghanistan di Medan Demo Minta Dikirim ke Negara Ketiga
-
Warga Afghanistan Rela Jual Bayi Demi Bertahan Hidup
-
Iran dan Ketakutannya akan Kekacauan di Afganistan
-
Perempuan Dipenjara, Tapi Para Bandit Dibebaskan Taliban
-
Biarkan Anak Yazidi Mati Kehausan untuk Hukuman, Perempuan Dihukum 10 Tahun
Terpopuler
- Sah Nikahi Amanda Rigby, Ramalan Lama Hard Gumay Tentang Asmara Andre Taulany Jadi Kenyataan?
- Kiai Sahal Gontor ke Prabowo: Saya Ngomong Agak Tidak Enak, Sorry ye...
- Gibran Diperkarakan di MK, Prabowo Nanti Bisa Ajukan 2 Nama Wapres ke MPR
- 5 Sneakers Empuk yang Cocok untuk Jalan Kaki, Ada Skechers hingga ASICS
Pilihan
-
Kru Kapal Rombongan Wartawan Peliput Gunung Anak Krakatau Ditemukan Meninggal
-
Tes DNA Cocok: Jenazah di Pulau Enggano Dipastikan Sukarman, ABK Kapal Rombongan Jurnalis Hilang
-
116 Orang Masih Dicari, Satu Lagi Korban KM Virgo 8 Ditemukan Nelayan
-
Siswa SD Tewas Tersedak Menu MBG, JPPI Soroti SOP Keamanan Makanan hingga Penanganan Darurat
-
MBG Makan Korban Lagi, Siswa SD Lampung Meninggal Tersedak Menu Kelengkeng
Terkini
-
BRI Private Hadirkan Medical Check Up Premium, Jaga Kesehatan dengan Layanan Eksklusif
-
BRI inFrame 2026 Hadir Lagi, Mengubah Kisah Ekonomi Kerakyatan Menjadi Karya Fotografi
-
BMKG Wanti-wanti Warga Riau, Habis Karhutla 'Terbitlah' Cuaca Ekstrem
-
Bapak-bapak Bejat di Bengkalis Rudapaksa Anak Kandung
-
Pestapora 2026 Makin Seru, Bayar Lebih Ringan dengan Cicilan 0% BRI