SuaraRiau.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar harga tes swab PCR menjadi Rp 300 ribu dan waktu berlakunya diperpanjang.
Terkait permintaan tersebut, Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena ikut bersuara. Ia menegaskan bahwa perintah Presiden Jokowi itu harus dijalankan.
“Dalam situasi saat ini, kita tidak boleh memberi toleransi kepada orang-orang yang dengan sengaja tidak menjalankan perintah Presiden Jokowi. Yang dibutuhkan kesatuan gerak kita untuk menaati perintah dari pimpinan negara kita dalam rangka upaya kita untuk bisa menangani pandemi Covid-19 dengan baik,” katanya dikutip dari Antara, Selasa (26/10/2021).
Emanuel juga meminta pimpinan Kementerian Kesehatan dan lembaga terkait memberikan seruan yang luas untuk berbagai pihak agar harga tes PCR sesuai dengan perintah presiden.
“Kita mesti membuka ruang yang seluas-luasnya agar berbagai pihak yang mampu mengupayakan adanya alat swab PCR yang bagus, murah, terjangkau, ada di seluruh negeri ini, kota, kabupaten, daerah penghubung,” ujar dia.
Sementara itu, Guru Besar Fakultas Kedokteran UI (FKUI) Tjandra Yoga Aditama juga memandang positif perintah Presiden Jokowi itu.
“Yang jelas, kalau masyarakat dapat mengakses PCR dengan lebih mudah, banyak tersedia, murah dan lain-lain, dan para penumpang pesawat sudah PCR negatif, maka tentu akan menurunkan risiko penularan di pesawat dan juga ketika antri di bandara,” kata dia.
Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra pun menilai positif perintah presiden tersebut agar harga tes PCR menjadi Rp 300 ribu.
“Sebenarnya sudah lebih baik kan,” kata Hermawan.
Menurut dia, ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya peningkatan kasus Covid-19 atau gelombang ketiga.
Di antaranya, memperkuat testing dan tracing. Dia menilai testing dan tracing adalah cara kendali yang utama.
Kemudian, menahan mobilitas masyarakat. Lalu, kata dia alat tes Covid-19 harus disiapkan dan meningkatkan vaksinasi.
“Protokol kesehatan harus dijaga, jangan ada pelonggaran terhadap protokol kesehatan, minimal yang 3M,” katanya. (Antara)
Berita Terkait
-
Tarif Swab PCR Terbaru di Beberapa Lokasi di Indonesia
-
Jokowi Perintah Turunkan Harga Tes PCR, Ini Penjelasan Luhut Binsar Pandjaitan
-
Dilantik Jokowi, Ini Profil Kepala PPATK Baru Ivan Yustiavandana
-
Gara-gara Pinjaman Online, Presiden Jokowi Akan Digugat
-
Masih Rendah, Jokowi Minta Papua, Aceh, Sumbar dan Sulbar Tingkatkan Capaian Vaksinasi
Terpopuler
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Didesak Mundur, Rumah Dinas Wabup Indramayu Dilempari Ratusan Bangkai Tikus
- PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
- Kekerasan Anak Dibiarkan Berlangsung Bertahun-tahun, Kepala Daycare Little Aresha Dihukum 5 Tahun
- Temuan Ombudsman Disebut Cuma Puncak Gunung Es, MTI Desak Prabowo Stop Sementara Kopdes
Pilihan
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
Terkini
-
Pencabutan Izin RAPP, WALHI Riau Tolak Eks Konsesi Dialihkan ke Korporasi Lain
-
Izin RAPP Dicabut: Karyawan Tak Di-PHK, Operasional Dilanjutkan BUMN dan BUMD
-
Usai Cabut Izin PT RAPP, Satgas PKH Ambil Alih Pabrik Sawit GSL di Kuansing
-
Satgas PKH Cabut Izin RAPP di Riau, Temukan Kebun Sawit hingga Tambang Ilegal
-
Bermula Temuan Jejak Kaki, Polisi Amankan 30 Imigran di Hutan Bakau Dumai