SuaraRiau.id - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) beberapa hari yang lalu menyinggung soal adab dalam mengkritik pemerintah.
Pernyataannya tersebut kemudian mendapat sorotan sejumlah pihak, salah satu dari politisi Partai Demokrat, Cipta Panca Laksana.
Panca pun menyinggung terkait Moeldoko yang dinilainya kontradiktif dengan perbuatannya sendiri. Seperti yang diketahui, Moeldoko sempat terlibat dalam polemik membuat kongres luar biasa dalam partai berlambang mercy itu.
“Halah bacot. Begal partai orang aja nga ada tata kramanya, kok nyarankan kritik pakai tata krama,” kata dia di Twitter Panca66 pada Kamis (19/8/2021).
Untuk diketahui sebelumnya, Moeldoko sempat mengatakan bahwa kritik merupakan hal lumrah dalam suatu pemerintahan, namun semestinya disampaikan dengan cara yang lebih beradab.
Moeldoko mengungkapkan bahwa itu sebagai respons terhadap persoalan mural mirip wajah Presiden Jokowi yang memang sempat ramai dibicarakan.
Ia juga mengingatkan bahwa Presiden adalah orangtua bangsa yang sangat perlu untuk dihormati.
“Jangan sembarangan berbicara, jangan sembarangan menyatakan sesuatu dalam bentuk kalimat atau dalam bentuk gambar,” ungkap Moeldoko pada Rabu (18/8/2021) dikutip dari Terkini.id--jaringan Suara.com.
Lebih lanjut, Moeldoko juga menyebut bahwa Presiden Jokowi sangat terbuka dan tak pernah pusing dengan kritik yang ditujukan kepadanya.
Namun, kata Moeldoko, Jokowi juga selalu mengingatkan bahwa sebagai orang Timur, Indonesia memiliki adat.
Oleh sebab itu, ia menekankan kepada semua pihak untuk mengedepankan tata krama dan ukuran-ukuran budaya dalam mengkritik.
Moeldoko juga menemukakan bahwa saat ini, kritik dengan fitnah seringkali tak bisa dibedakan pemerintah.
Apalagi, menurutnya, banyak tokoh yang justru hanya memperkeruh situasi.
“Saya sering mengatakan setelah itu minta maaf. Ini apa bangsa ini? Berbuat sesuatu, ada tindakan, minta maaf. Ini sungguh sangat tidak baik. Mestinya bangsa yang pandai adalah bangsa yang berpikir dulu sebelum bertindak sesuatu,” ujarnya.
Moeldoko pun meminta masyarakat untuk tak serta merta menganggap pemanggilan polisi terhadap orang yang membuat kritik sebagai tindakan represif.
Berita Terkait
-
Pembuat Mural Jokowi Dicari Polisi, Demokrat: Seharusnya Disikapi Dengan Bijaksana
-
Pidato Jokowi Disorot karena Tak Singgung Isu Korupsi, Moeldoko Menjawab
-
Bagaimana Sikap RI Soal Afganistan Dikuasai Taliban, Begini Respon Moeldoko
-
Jokowi Tak Bahas Masalah Korupsi di Sidang Tahunan, Moeldoko: Tolong Lihat Aksinya
-
Soal Polemik TWK, Moeldoko: Semaksimal Mungkin Jokowi Tak Terlibat di Dalamnya
Terpopuler
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Usia 50 Tahun ke Atas
- Ini 4 Smartphone Paling Diburu di Awal Januari 2026
- 5 Sepatu Nike Diskon hingga 40% di Sneakers Dept, Kualitas Bagus Harga Miring
- 5 Tablet dengan SIM Card Harga Rp1 Jutaan untuk Multitasking Anti Ribet
- Beda dengan Inara Rusli, Wardatina Mawa Tolak Lepas Cadar Demi Uang
Pilihan
-
UMP Minim, Biaya Pendidikan Tinggi, Warga Jogja Hanya jadi Penonton Kemeriahan Pariwisata
-
Cek Fakta: Video Rapat DPRD Jabar Bahas Vasektomi Jadi Syarat Bansos, Ini Faktanya
-
Dipecat Manchester United, Begini Statistik Ruben Amorim di Old Trafford
-
Platform Kripto Indodax Jebol, Duit Nasabah Rp600 Juta Hilang Hingga OJK Bertindak
-
4 HP RAM 12 GB Paling Murah Januari 2026, Pilihan Terbaik untuk Gaming dan Multitasking
Terkini
-
Janji Plt Gubri SF Hariyanto: Jalan Siak-Pekanbaru Mulus Sebelum Idul Fitri
-
3 Sepatu Lari Eiger untuk Wanita yang Nyaman Jelajahi Berbagai Medan
-
Momen Eks Gubri Syamsuar Sentil Bupati Siak Afni: Kurangi Bekicau, Bu!
-
4 Mobil Kecil Bekas Suzuki Mulai 50 Jutaan: Hemat Bahan Bakar, Fitur Lengkap
-
4 Mobil LCGC Bekas 50 Jutaan, Muat hingga 7 Penumpang dan Nyaman