Minta Pemerintah Berkaca, dr Tirta Sindir Bansos PPKM: Rp 300 Ribu Dapat Apa?

SuaraRiau.id - Dokter Tirta Mandira Hudhi menyindir soal PPKM Darurat. Ia menilai kebijakan pengetatan aktivitas warga yang diterapkan mulai 3-20 Juli itu tak efektif.

Dokter Tirta menyebut walau tingkat kesembuhan naik, tetapi tak ada pengurangan signifikan dari kasus Covid-19 di Indonesia.

Tak hanya itu dari segi ekonomi, rakyat kini justru makin menderita karena sulitnya mencari uang.

Ia pun meminta agar PPKM Darurat dievaluasi. Kalaupun pemerintah masih ngotot ingin menerapkan atau memperpanjang PPKM, mereka harus membiayai rakyat yang penghasilannya harian.

Sebab kalau tidak, kata dr Tirta, masalah ke depan justru akan semakin berat.

“Pemerintah itu sekarang pilihannya cuma dua, kalau enggak PPKM, ya warga yang penghasilannya harian ya diurusin. Kalau enggak mereka kalau sakitnya kena covid mereka enggak akan ada uang untuk mengurus,” kata Tirta dilansir dari Hops.id--jaringan Suara.com, dikutip Jumat (16/7/2021).

Tak hanya itu, dia lantas menyinggung jumlah bantuan sosial (bansos) yang diberikan sebagai bentuk kompensasi covid.

Kata Dr Tirta, kompensasi itu sangatlah sedikit. Padahal seharusnya di masa PPKM ini, kata Dr Tirta, jumlah bantuan bisa lebih besar diberikan.

“Bansosnya Rp300 ribu per bulan, bisa buat beli apa? Itu berarti Rp 10 ribu per hari, itu bisa buat beli nasi ndog (telur) terus. Lah kalau anaknya dua bagaimana?” katanya lagi.

Lebih lanjut, Tirta sendiri mengaku selama ini sangat mendukung langkah yang ditempuh Pemerintah.

Tetapi dengan catatan, harus sesuai dengan narasi. Di mana rakyat yang penghasilannya harian harus dibiayai Pemerintah.

Narasi lainnya, melihat kondisi di lapangan. Apakah sudah sesuai dengan tata laksana, dan apakah berimbas pada penurunan kasus. Jika tidak, maka PPKM tidaklah berhasil.

“Kalau enggak setelah 2 minggu ya harus dievaluasi. Sebenarnya rakyat itu pasti mau patuh di rumah. Cuma kalau 2 minggu enggak dikasih apa-apa, makan, ya terpaksa mereka keluar untuk cari makan,” sebutnya.

“Kalau enggak ya enggak usah PPKM, paling Pemerintah dikritik ahli epidemiologi, dan itu harus minta maaf. Pilihannya cuma itu saja.” sambung dr Tirta.