Ditentang PKS, Ferdinand Malah Semangat Dukung Jokowi 3 Periode

SuaraRiau.id - Ferdinand Hutahaean mengungkapkan soal semangatnya mendukung perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi tiga periode.

Ferdinand menyampaikan hal tersebut lantaran Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berupaya keras menentang wacana Jokowi 3 periode tersebut.

Dikatakannya, hal yang ditentang PKS justru biasanya malah paling benar untuk diwujudkan.

“Membaca komentar PKS Hidayat Nur Wahid ini setiap hari, saya jadi tumbuh semangat untuk benar-benar mendukung upaya Jokowi 3 periode,” cuitnya di akun twitter FerdinandHaean3 pada Senin (5/7/2021) dikutip dari Terkini.id--jaringan Suara.com.

Ferdinand Hutahaean menilai jika wacana itu ditolak PKS maka setuju untuk diwujudkan. Ia pun mencolek nama Prabowo.

“Biasanya kalau ditentang PKS, apalagi mati-matian begini, tampaknya 3 periode ini sudah paling benar untuk diwujudkan. Bagaimana Pak Prabowo, setuju tidak?” ungkap dia.

Seperti diketahui, PKS memang kerap kali mengeluarkan pernyataan soal ketidaksetujuan mereka terhadap wacana presiden 3 periode.

Terakhir, Wakil Ketua Majelis Syura PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW) kembali meyinggung soal wacana perpanjangan masa jabatan presiden ini.

Awalnya, HNW mengingatkan semua pihak agar tidak membuat resah masyarakat dengan manuver yang tidak sesuai dengan UUD 1945 di tengah PPKM Darurat ini.

“Karena kalau yang muncul adalah manuver yang tidak sesuai masyarakat tentu akan meresahkan kehidupan politik,” kata HNW pada Senin 5 Juli 2021.

“Dan kehidupan politik resah tentu akan berdampak pada kehidupan sosial ekonomi, kalau sosial-ekonomi resah, rakyat resah itu salah satu pintu besar menyebarnya Covid-19,” sambung dia.

HNW pun menyebut bahwa manuver politik yang ia maksud, antara lain wacana penambahan masa jabatan presiden, wacana referendum, hingga wacana dekrit presiden.

Ia mengingatkan bahwa manuver-manuver tersebut adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan konstitusi.

“Karena sekali lagi, reformasi dulu salah satu tuntutannya adalah amandemen UUD dan terutama sekali yang diamandemen adalah masa jabatan presiden supaya tidak terjadi seperti di Orde Baru, Orde Lama,” kata HNW.

“Berkepanjangan kekuasaan di tangan satu orang presiden yang kemudian menghadirkan otoritarianisme, bahkan KKN, kemudian dikoreksi dengan reformasi,” lanjutnya.