Erick Thohir Ungkap Utang PLN, Jumlahnya Bikin Geleng-geleng

SuaraRiau.id - Menteri BUMN Erick Thohir ditugaskan Presiden Joko Widodo salah satunya untuk membenahi perusahaan plat merah yang penuh utang.

Terlebih lagi, belakangan pandemi Covid-19 membuat beberapa BUMN tersebut terlilit utang.

Perusahaan BUMN memiliki hutang yang cukup besar. Salah satunya yakni diungkap perusahaan Kereta Api Indonesia (PT KAI) yang memiliki utang mencapai ratusan miliar.

Tak hanya PT KAI, Perusahaan Listrik Negara (PLN) juga mencatat utang lebih besar. Jumlah hutang tersebut diungkap Erick Thohir selaku Menteri BUMN.

Dalam catatannya, Erick Thohir mengungkap jika utang PLN saat ini mencapai Rp 500 triliun.

Jumlah yang cukup bikin siapapun tepok jidat jika melihat angkanya. Sebagai Menteri Erick sendiri langsung melakukan beberapa langkah untuk menyehatkan perusahaan listrik milik negara satu ini.

Erick mengatakan, cara yang dilakukan ialah menekan 50% belanja modal (capital expenditure/capex).

“PLN itu utangnya Rp 500 triliun, tidak ada jalan kalau PLN itu tidak segera disehatkan. Salah satunya kenapa sejak awal kami meminta capex PLN ditekan sampai 50%, kalau bapak-bapak, ibu-ibu ingat waktu itu seperti itu,” katanya saat rapat dengan Komisi VI dikutip dari Hops.id--jaringan Suara.com.

Dengan langkah tersebut, PLN diklaim mampu menekan Capex sampai 24 persen dan 24 trilliun untuk menghadapi cashflow yang lebih baik.

“Alhamdullilah PLN bisa menekan capex sampai 24%, Rp 24 triliun sehingga itu yang menjadi cashflownya lebih baik,” tambahnya.

Tak hanya itu, pihaknya juga meminta PLN melakukan negosiasi ulang utang PLN yang mencapai Rp 500 triliun. PLN diminta untuk melakukan negosiasi dengan bunga yang lebih murah.

“Alhamdulillah dari PLN sendiri sudah sampai negosiasi Rp 30 triliun,” katanya.

Kebijakan lain yang diambil Erick yakni melakukan banyak negosiasi ulang kepada perusahaan terkait tender maupun suku bunga pinjangan hutang yang jauh lebih rendah. Berdasarkan laporan terakhir, Erick bilang yang berhasil dinegosiasi Rp 25 triliun.

“Masih Rp 35 triliun, tetapi tanpa dukungan kementerian lain seperti contoh kompensasi PLN itu, hari ini diketok, baru dibayar 2 tahun lagi itu ada costnya. Alhamdulillah sekarang sudah dibayar 6 bulan,” katanya.