Kemenkumham Miris Lihat Musisi Tak Nikmati Royalti dari Karyanya

SuaraRiau.id - Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Dr Freddy Harris, mengaku miris melihat sejumlah musisi Tanah Air tak mendapatkan hak royalti dari karya-karya besarnya.

Freddy Harris kemudian mencontohkan terkait lagu-lagu Benny Panjaitan Panbers.

"Yang paling memilukan dan saya paling tersentuh itu dengan kasus Benny Panjaitan Panbers," ujarnya dikutip dari Antara, Jumat (9/4/2021).

Kata dia, karya Benny Panjaitan pentolan grup musik Panbers mungkin hampir setiap harinya selalu diputar masyarakat baik di tempat-tempat karaoke atau tempat hiburan lainnya.

Namun, sebutnya, dari sekian banyak lagu yang diciptakan sang musisi berdarah Batak itu, dia tidak mendapatkan hak royalti dari karya-karya besarnya.

"Lagu Gereja Tua tiap hari mungkin selalu diputar, tapi ketika Benny Panjaitan wafat rumahnya saja kontrakan," jelas Harris.

Menurut dia persoalan demikian ada sebuah mekanisme yang belum tuntas. Oleh sebab itu, lahirlah Peraturan Pemerintah (PP) 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu atau Musik.

Menurutnya, PP Royalti Musik nantinya diharapkan dapat memberikan kepastian hak bagi orang yang betul-betul berhak atas karya pemusik.

Selain itu, hingga saat ini Indonesia belum memiliki pusat data musik. Akibatnya, pemerintah tidak mengetahui puluhan bahkan ratusan juta lagu-lagu Indonesia dicatat, dikuasai atau pemegang hak terkait oleh siapa.

Untuk pencipta lagu mungkin bisa saja dengan mudah diketahui sebagai contoh lagu Kembali Ke Jakarta Koes Plus yang diciptakan Tonny Koeswoyo.

"Tapi yang menjadi masalah pemegang hak Kembali Ke Jakarta Koes Ploes itu siapa?," ungkapnya.

Padahal, lagu-lagu yang diciptakan grup musik lawas itu dapat dikatakan hampir setiap hari diputar oleh ratusan bahkan jutaan masyarakat di Tanah Air.

Dengan dua masalah yang menyangkut hak cipta dan kekayaan intelektual itu, Kemenkumham menilai perlu ada Sistem Informasi Lagu dan Musik.

Nantinya SILM diletakkan di pusat data yang itu dipegang pemerintah yang bertujuan agar kemudian hari tidak ada kasus atau masalah saling klaim tentang hasil karya. (Antara)