SuaraRiau.id - Haris Pertama dipecat sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Pemuda Nasional Indonesia (DPP KNPI) beberapa waktu lalu.
Namun, oknum anggota yang memberhentikan Haris terancam dipecat balik organisasi.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum DPP KNPI Amin Ngabalin. Ia memprediksi para oknum itu bakal dipecat dalam Rapat Pleno DPP KNPI, Rabu (10/3/2021).
”Kita juga pastikan membawa masalah ini ke jalur hukum, menunggu arahan dari Ketum,” kata dia dilansir dari Antara, Rabu (10/3/2021).
Tak hanya itu, Amin juga memastikan konsolidasi internal dan kerja-kerja organisasi lainnya tetap berjalan seperti biasa.
Amin Ngabalin dengan tegas menyebut oknum-oknum itu sudah melangkahi dan mengangkangi konstitusi organisasi yang diatur dalam AD/ART organisasi.
Lebih lanjut, Amin bahkan menasihati oknum yang menggelar rapat pleno di hotel mewah untuk meletakkan konstitusi dan aturan sebagai dasar pijak sebuah perjuangan.
"Pekerjaan dan niat yang baik harus diwujudkan dengan cara-cara baik dan bermartabat. Bukan dengan cara-cara seperti orang tidak berpendidikan dan tak beretika," ucap dia.
Karena itu dia menegaskan bahwa sebagai pengurus, dirinya akan tetap mendukung dan berjuang bersama-sama dengan Haris Pertama sampai titik darah terakhir.
Dukungan terhadap kepemimpinan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Pemuda Nasional Indonesia (DPP KNPI) Haris Pertama usai "dipecat" dalam suatu rapat di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, akhir pekan lalu terus mengalir.
Para pengurus DPP KNPI menyuarakan dukungan kepada Haris dan serentak menganggap rapat pleno yang digelar di hotel mewah itu cacat prosedur.
Sebab, surat undangan rapat pleno itu seharusnya dibuat sepengetahuan dan izin dari ketua umum. Kemudian, undangan rapat pleno itu harus dibuat oleh sekretariat organisasi.
Ketua Bidang Tenaga Kerja Asing dan Luar Negeri Sultoni mengatakan dilihat dari sisi administrasi saja, pleno tersebut tidak sesuai dengan AD/ART KNPI. Kemudian dia membenarkan bahwa tidak ada undangan disebar kepada pengurus, dirinya pun tidak mendapatkan undangan tersebut.
"Ini jelas sebuah kejahatan organisasi. Seperti dagelan," ujarnya.
Dia menjelaskan dalam AD/ART jelas ditulis bahwa rapat pleno harus dihadiri oleh 50 persen plus satu anggota.
"Lagipula, rapat pleno itu seharusnya bicara tentang organisasi dan membahas berbagai persoalan yang dihadapi organisasi kepemudaan di daerah. Bukan untuk memasukkan agenda terselubung mengganti ketua umum. Tidak bisa itu," kata dia.
Maka itu, Amin menegaskan, sebaliknya, besar peluang opsi pemecatan oknum yang menggelar rapat pleno abal-abal itu bisa mengemuka pada Rapat Pleno DPP KNPI, Rabu (10/3/2021).
Sementara itu, Ketua DPP KNPI lainnya, Ferry Razali menyayangkan adanya peristiwa pengambil alihan kepemimpinan tanpa proses yang konstitusional itu.
"Ini tindakan yang tidak beradab," kata dia.
Dia bahkan menilai kepemimpinan Haris Pertama sangat merakyat. Menurutnya, di tengah-tengah wabah Covid-19, Haris justru terus bergerak, berbuat, dan bahkan tidak ragu untuk terus berbakti pada negeri melalui program-program sosial yang menyentuh langsung kepada masyarakat.
Diketahui, Ketum DPP KNPI Haris Pertama sendiri memastikan, dirinya masih aktif berkegiatan sebagai Ketum DPP, termasuk melantik pejabat baru di organisasi kepemudaan itu.
Rencananya, organisasi bakal menggelar pleno untuk memecat pihak yang terlibat dalam upaya pemecatan dirinya secara ilegal tersebut, hari ini, Rabut 10 Maret 2021.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP KNPI Jacson Kumaat mengatakan bahwa Haris telah melanggar AD/ART KNPI terkait tata kelola organisasi pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan, serta harta benda organisasi.
Menurut dia, Haris tak pernah menjalankan salah satu amanah Kongres KNPI XV yakni melaksanakan rapat Majelis Pemuda Indonesia (MPI) sejak dua tahun masa kepemimpinan-nya. (Antara)
Berita Terkait
-
Pemprov DKI Jakarta Pastikan Tidak Ambil Alih Gedung KNPI
-
KNPI Deklarasi Dukung Ganjar Pranowo: Jangan Pilih Capres Yang Hobi Berkhianat
-
Bela Investor China Ditahan di Rumah Detensi Imigrasi, Ketum KNPI Ngaku Dapat Teror
-
Profil La Ode Umar Bonte, Ketua KNPI yang Dinilai Rasis ke Anies Baswedan
-
Kontroversi Ketum DPP KNPI La Ode Umar Bonte, Tolak Capres Anies Baswedan
Terpopuler
- Respons Sule Lihat Penampilan Baru Nathalie Tuai Pujian, Baim Wong Diminta Belajar
- Berkaca dari Shahnaz Haque, Berapa Biaya Kuliah S1 Kedokteran Universitas Indonesia?
- Pandji Pragiwaksono Ngakak Denny Sumargo Sebut 'Siri na Pace': Bayangin...
- Beda Penampilan Aurel Hermansyah dan Aaliyah Massaid di Ultah Ashanty, Mama Nur Bak Gadis Turki
- Jadi Anggota DPRD, Segini Harta Kekayaan Nisya Ahmad yang Tak Ada Seperempatnya dari Raffi Ahmad
Pilihan
-
Bakal Dicopot dari Dirut Garuda, Irfan Setiaputra: Siapa yang Dirubah Engga Tahu!
-
Pegawai Komdigi Manfaatkan Alat AIS Rp250 M untuk Lindungi Judol, Roy Suryo Duga Ada Menteri Ikut 'Bermain'
-
Trump Effect! Wall Street & Bursa Asia Menguat, IHSG Berpotensi Rebound
-
Baru Sebulan Jadi Bos NETV, Manoj Punjabi Mengundurkan Diri
-
Harga Emas Antam Meroket! Naik Rp14.000 per Gram Hari Ini
Terkini
-
Polres Siak Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas ke Perusahaan, Ajak Jaga Pilkada Damai
-
Kolaborasi Informasi Cuaca dengan BMKG, PHR Siap Produktif di Berbagai Kondisi
-
Naik Tinggi, Berikut Daftar Harga Sawit Riau Periode 6-12 November 2024
-
Deteksi Perambah Hutan, Polri Bakal Gunakan Aplikasi Lancang Kuning Karya Polda Riau
-
Indeks Bisnis UMKM BRI Triwulan III 2024 Sebut Ekspansi Bisnis UMKM Melambat