Cegah KLB Demokrat, AHY Akui Kirim Surat ke Sejumlah Pejabat Negara

SuaraRiau.id - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko baru saja dikukuhkan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat pada Kongres Luar Biasa atau KLB Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut), Jumat (5/3/2021).

Selain Moeldoko, KLB Demokrat juga menetapkan Marzuki Alie sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Periode 2021-2025.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan partainya sudah berupaya mencegah terlaksananya KLB Demokrat tersebut dengan mengirimkan surat resmi kepada pemerintah.

"Kami berupaya cegah KLB ilegal dan ingatkan pemerintah melalui surat resmi yang kami kirimkan kepada pejabat negara, seperti Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Hukum dan HAM, dan Kapolri," kata AHY dikutip dari Antara, Jumat (5/3/2021).

AHY menjelaskan, ketiga pejabat negara tersebut mempunyai kewenangan dan kepentingan untuk menjaga stabilitas politik, keamanan dan sosial berdasarkan hukum yang berlaku.

Menurut dia, Demokrat tidak ingin terjadi kegaduhan yang berdampak pada instabilitas hukum dan keamanan atas dilaksanakannya KLB tersebut.

"Karena itu, kami kirimkan surat resmi tersebut, agar dapat atensi dan bisa berikan ruang luas untuk mencari keadilan," ujarnya.

AHY menegaskan bahwa dirinya merupakan Ketua Umum Partai Demokrat yang sah dan KLB di Deli Serdang, Sumut dilakukan secara ilegal dan inkonstitusional oleh sejumlah kader, mantan kader Demokrat yang berkomplot dengan aktor eksternal.

Menurut AHY, dirinya menyampaikan pernyataan sikap politik Demokrat mewakili seluruh kader partai, mewakili 34 ketua DPD Partai Demokrat, mewakili 514 ketua DPC Partai Demokrat, dan mewakili ribuan anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. (Antara)