SuaraRiau.id - Platform Facebook mulai membatasi iklan politik. Kebijakan tersebut mulai dilakukan kepada pengguna di sejumlah negara.
Uji coba itu bakal dilakukan di Indonesia, Brasil dan Kanada mulai pekan ini. Sementara Amerika Serikat pada waktu yang akan datang.
"Seperti yang disebutkan Mark Zuckerberg saat rapat baru-baru ini, salah satu umpan balik yang sering kami dengar adalah orang tidak mau konten politik mengambil alih laman Kabar Berita," kata Direktur Manajemen Produk Facebook, Aastha Gupta, di blog resmi Facebook, dikutip dari Antara, Sabtu (13/2/2021).
Selama masa uji coba, Facebook akan mengukur bagaimana respons pengguna terhadap konten politik yang muncul di laman utama, dengan membuat kategori peringkat.
Facebook memberi pengecualian untuk informasi Covid-19 dari akun milik lembaga resmi dan kantor atau layanan pemerintahan.
Lebih lanjut, kebijakan tersebut bukan berarti Facebook akan menghilangkan sepenuhnya iklan politik. Namun, untuk mancari solusi berinteraksi dengan iklan politik di platform tersebut.
"Sambil menghormati selera setiap orang di laman Kabar Berita mereka," kata Gupta.
Berdasarkan data internal Facebook, iklan politik menguasai 6 persen dari konten yang dilihat pengguna di media sosial tersebut. (Antara)
Berita Terkait
-
Kronologis Siswa SMA Serang Guru dengan Kampak: Disaksikan Publik Lewat Live Facebook
-
Pakai Facebook dan Instagram untuk Bisnis? Meta Berpotensi Mengambil Data Situs Web
-
Modus Olah Oli Bekas Jadi Bening, Pabrik Oli Palsu Cengkareng Untung Rp864 Juta
-
India Tuntut Mark Zuckerberg Minta Maaf Setelah Video Perdana Menterinya Dibatasi di Facebook
-
Cuma Modal Video Selfie, Begini Cara Dapat Centang Biru Gratis di Facebook
Terpopuler
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Sultan Buka Suara soal Hutan untuk Barak Militer, Jangan Asal Tebang Pohon
- Tol Jogja-Solo Trihanggo-Junction Sleman Ditarget Beroperasi Fungsional Saat Nataru
- PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
Pilihan
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
Terkini
-
Pencabutan Izin RAPP, WALHI Riau Tolak Eks Konsesi Dialihkan ke Korporasi Lain
-
Izin RAPP Dicabut: Karyawan Tak Di-PHK, Operasional Dilanjutkan BUMN dan BUMD
-
Usai Cabut Izin PT RAPP, Satgas PKH Ambil Alih Pabrik Sawit GSL di Kuansing
-
Satgas PKH Cabut Izin RAPP di Riau, Temukan Kebun Sawit hingga Tambang Ilegal
-
Bermula Temuan Jejak Kaki, Polisi Amankan 30 Imigran di Hutan Bakau Dumai