Scroll untuk membaca artikel
Eko Faizin
Jum'at, 05 Februari 2021 | 10:30 WIB
Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko memberikan keterangan pers di rumahnya di kawasan Menteng, Jakarta, Rabu (3/2/2021). [Suara.com/Angga Budhiyanto]

SuaraRiau.id - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko kabarnya sudah ditegur Presiden Joko Widodo (Jokoei) terkait isu kudeta Partai Demokrat.

Dikabarkan sebelumnya, isu kudeta ingi mendongkel Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari kursi Ketua Umum Partai Demokrat. Isu kudeta Partai Demokrat kini pun makin berkembang.

Namun, politikus Partai Demokrat Andi Arief mengungkapkan Moeldoko sudah ditegur Jokowi.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat itu bersyukur Jokowi sudah mengingatkan Moeldoko terkait dengan kudeta Demokrat. Dia berharap dengan teguran itu, Kepala Staf Presiden itu nggak macam-macam lagi merong-rong partai besutan SBY itu.

“KSP Moeldoko sudah ditegur Pak Jokowi. Mudah-mudahan tidak mengulangi perbuatan tercela terhadap Partai Demokrat,” tulis Andi Arief di Twitter pribadinya dikutip dari Hops.id--jaringan Suara.com, Jumat (5/2/2021).

Tak hanya Moeldoko, Andi Arief juha mengulas suara para senior partai berlambang mercy ini. Dia merasa wajar senior partai ada yang kurang puas dengan kepemimpinan AHY.

Andi menyebutkan senior Partai Demokrat yang protes dan menyoal kinerja AHY adalah bagian dari feodal partai di masa lalu.

“Buat beberapa senior partai yang kecewa dan kurang legowo dipimpin generasi muda (AHY) kami maklumi. Itu sisa-sisa feodalisme. Tugas partai adalah mendidik,” tulisnya.

Sebelumnya Andi keras menyoroti kudeta gagal terhadap AHY dan Partai Demokrat. Dalam kicauannya, Andi menuliskan kudeta yang diduga didalangi Moeldoko dan sejumlah kader kecewa Demokrat, bisa ditumpas kurang dari 24 jam sejak pengumuman AHY.

Kala itu, Andi mengharapkan sikap Jokowi tegas terhadap Moeldoko. Jangan sampai mantan Panglima TNI itu jadi beban Jokowi di sisa masa kepemimpinannya.

“Kudeta tengsin sudah ditumpas kurang dari 24 jam. Pelakunya sudah teridentifikasi jelas. Sekarang tergantung Pak Jokowi, apakah kantor kepresidenan akan terus terbebani sampai 2024 atau tidak. Jika tidak diberhentikan, saya khawatir masyarakat akan menuduh ada keterlibatan,” jelasnya.

Load More