SuaraRiau.id - Ketua Bawaslu Provinsi Riau, Rusidi Rusdan, angkat bicara terkait dugaan pelanggaran pemilu di Pilkada Kabupaten Bengkalis.
Menurut Rusidi, hingga kini pihaknya belum mendapat kabar yang runut perihal dugaan pelanggaran pemilu di Pilkada Bengkalis.
"Belum dapat laporannya. Jika terbukti ada aparatur sipil negeri (ASN) yang membuat atau bergabung dalam WA Group yang mendukung paslon akan kita proses," terangnya kepada SuaraRiau.id melalui pesan tertulis, Rabu (9/12/2020).
Sambung Rusidi, bila nantinya kasus tersebut terbukti, pihaknya juga akan memberikan rekomendasi kepada Komisi Aparatur Sipil Negeri (KASN) untuk diberi sanksi.
Diberitakan sebelumnya, Tim Advokasi pasangan Abi Bahrun-Herman (AMAN) menduga telah terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM) di Kabupaten Bengkalis. Pelanggaran TSM tersebut dengan mengerahkan aparatur sipil negara (ASN).
Menurut Ketua Tim Advokasi AMAN, Saut Maruli Tua Manik, pelanggaran TSM melibatkan camat, perangkat desa dan RT/RW itu. Pelanggaran itu diduga dilakukan oleh pasangan calon Kasmarni-Bagus Santoso (KBS).
"Caranya membentuk group Whats App “Solid KBS” sampai ke tingkat RT/RW se-Kecamatan Mandau,Kabupaten Bengkalis yang dikomandani Lurah dan Camat. Ada instruksi penyaluran BLT (bantuan langsung tunai) berupa program pemerintah yang dimanfaatkan dalam memperoleh dukungan pemenangan KBS,"jelasnya kepada juru warta melalui pesan tertulis, Rabu (9/12/2020).
Maruli mengklaim, dalam group WhatsApp yang berjumlah sekitar 82 orang itu terdiri RT, RW, Lurah dan Camat.
Kata Maruli, berdasarkan surat keputusan (SK) yang diperoleh pihaknya, sejumlah RT/RW juga menjabat sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
Dihubungi terpisah, Ketua Koalisi Pemenangan pasangan KBS, Iskandar SH, mengaku belum mendapat informasi tersebut. Pihaknya masih mengumpulkan informasi.
Berita Terkait
-
Penegak Hukum Didesak Ungkap Aktor Intelektual di Balik Kericuhan Pilkada Puncak Jaya
-
Bentrokan Akibat Pilkada Puncak Jaya Masih Terjadi, Pakar: Akan Ganggu Pemerintahan Daerah
-
Riau Jadi Provinsi Kedua Tertinggi Terjadi PHK
-
Pilkada yang Bertaruh Nyawa: KPU hingga DPR Disorot soal Konflik Berdarah di Puncak Jaya
-
Ironi Pilkada Puncak Jaya; Konflik Berdarah, Penyelenggara Pemilu dan Aparat Keamanan Dipertanyakan
Terpopuler
- Pamer Hampers Lebaran dari Letkol Teddy, Irfan Hakim Banjir Kritikan: Tolong Jaga Hati Rakyat
- Kekayaan Menakjubkan Lucky Hakim, Bupati Indramayu yang Kena Sentil Dedi Mulyadi
- Jairo Riedewald Belum Jelas, Pemain Keturunan Indonesia Ini Lebih Mudah Diproses Naturalisasi
- Jualan Sepi usai Mualaf, Ruben Onsu Disarankan Minta Tolong ke Sarwendah
- Bak Trio Ridho-Idzes-Hubner, Timnas Indonesia U-17 Punya 3 Bek Solid
Pilihan
-
Megawati dan Prabowo Subianto Akhirnya Bertemu, Begini Respon Jokowi
-
PM Malaysia Anwar Ibrahim Tegaskan ASEAN Solid dan Bersatu
-
Emas dan Bitcoin Banyak Diborong Imbas Ketegangan Perang Dagang AS vs China
-
Red Sparks Bangkit Dramatis, Paksa Set Penentuan di Final Liga Voli Korea 2024/2025
-
RESMI Lawan Manchester United di Malaysia, ASEAN All-Stars Bakal Dilatih Shin Tae-yong?
Terkini
-
Panjang Lebar Penjelasan Ketua DPRD Pekanbaru soal Mobil Alphard untuk Dinas Wali Kota
-
Libur Lebaran, Sekolah TK di Pelalawan Diduga Jadi Tempat Pesta Narkoba
-
Suryani, Kartini Masa Kini yang Sukses Dongkrak Ekonomi Keluarga Lewat KUR BRI
-
Beda Penjelasan 2 Pejabat soal Pemkot Pekanbaru Beli Alphard, Siapa Bisa Dipercaya?
-
Profil Markarius Anwar, Wakil Wali Kota Disorot usai Pemkot Pekanbaru Beli Mobil Dinas Mewah