Scroll untuk membaca artikel
Eko Faizin
Kamis, 03 Desember 2020 | 18:04 WIB
Pengesahan APBD Siak yang turun menjadi Rp 1,7 Triliun. [Suara.com/Alfat Handri]

"Pelaksanaan belajar tapi dengan protokol kesehatan dan antisipasi jika belajar daring. Pembangunan insfrastruktur memang terbatas dan sektor lain harus dilaksanakan juga dan yang pasti adalah fokus pada pemulihan ekonomi," katanya.

APBD Siak Turun, Banggar Beri Rekomendasi
Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) rekomendasikan 6 hal untuk Pemkab Siak dalam menghadapi penurunan APBD 2021.

Seperti dikatakan anggota Banggar, Syamsurizal Budi, berdasar dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah pihaknya menyusun struktur angggaran untuk APBD.

"Berdasar Permendagri No 90 tahun 2019 kami bersama pemkab menyusun Belanja operasi, Belanja modal, Belanja tidak terduga, Belanja transfer dan Pembiayaan," jelasnya.

Selanjutnya, ada 6 hal yang menjadi rekomendasi dari Banggar untuk Pemkab Siak berkenaan dengan pelaksanaan Anggaran Kabupaten Siak Tahun 2021.

"Pemerintah Daerah Kabupaten Siak untuk tetap berpedoman kepada prinsip-prinsip good governance dalam penggunaan anggaran, diantaranya mengedepankan akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan efektifitas," urai Budi.

Menurut Budi, hal itu dianggap penting menjadi perhatian bagi Pemkab Siak dalam rangka mempertahankan opini BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang sudah beberapa periode sudah dicapai.

Kemudian, lanjutnya, Banggar DPRD Siak berharap, OPD meningkatkan kinerjanya sehingga menghasilkan output yang bermanfaat dalam merealisasikan program kerja.

"Diharapkan kepada Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan APBD Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2021 dapat dilaksanakan secara maksimal dan menghasilkan manfaat," pintanya.

Kondisi keuangan daerah yang semakin terbatas, kata Budi lebih jauh, akan berdampak pada terbatasnya pembiayaan pembangunan.

"Kami minta pemda bisa berinovasi dalam mencari pembiayaan pembangunan, selain dari sumber pembiayaan yang sudah ada," jelas Budi.

Kemudian, kata Budi, DPRD Siak meminta kepada Pemerintah Daerah untuk semakin aktif menarik investor menanamkan modalnya di Kabupaten Siak.

"Hal itu berguna untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dengan tetap memperhatikan dan fokus pada revitalisasi terhadap masyarakat sekitarnya," kata Ketua DPC Partai Demokrat Siak.

Dengan kondisi APBD saat ini, Pemkab diharapkan dapat mengeliminasi persoalan persoalan yang merupakan isu-isu strategis daerah.

"Baik itu muncul sebagai dampak dari pandemi Covid-19, maupun isu-isu yang sudah ada sebelum pandemi Covid-19," tegasnya.

Load More