APBD Siak Turun, Ketua Dewan Singgung BUMD yang Cuma Habiskan Uang Rakyat

SuaraRiau.id - APBD Siak tahun 2021 turun menjadi Rp 1.797.373.750.850 dibanding tahun lalu setelah Perubahan Rp 2,4 triliun.

Seperti dikatakan Ketua DPRD Siak, Azmi mengatakan Senin (30/11/2020) pihaknya sudah ketuk palu pengesahan APBD Siak.

"Sudah, Senin kemarin disahkan," kata Ketua DPRD Siak, H Azmi kepada SuaraRiau.id, Kamis (3/12/2020)

Dijelaskan Azmi, penurunan APBD itu akan mempengaruhi program pembangunan di Kabupaten Siak.

Menurutnya, pemerintah daerah harus persiapkan langkah dalam pemanfaatan anggaran tersebut secara maksimal dan tepat sasaran.

"Terutama adalah dalam hal peningkatan ekonomi masyarakat, pendidikan, dan kesehatan, ini pokok sekali," kata politisi asal Partai Golkar itu.

Merosotnya APBD Siak, jelas Azmi, banyak penyebabnya seperti karena DBH yang merosot, retribusi dan pajak lain juga menurun akibat pandemi Covid-19.

Azmi tegaskan, pemerintah tidak lagi larut dan hanyut persoalan Covid-19 saja. Pemda harus siapkan langkah dan solusi bagaimana membangkitkan ekonomi.

"Pemda harus mencari solusi bagaimana mendongkrak pendapatan bisa naik kembali, sebab Siak sangat banyak potensi yang sumber dari PAD, salah satunya BUMD yg harus ditertibkan kembali dalam pengelolaannya," jelasnya.

Azmi meminta, bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang hanya bisa menghabiskan anggaran lebih baik ditutup atau dimerger saja.

"Kalau BUMD hanya bisa menghabiskan duit rakyat dan tak ada kontribusi dan tidak bisa di bina ya ditutup saja atau di-merger. Hal ini solusi yang harus pemerintah pikirkan dan dilaksanakan," tegas Azmi.

Sementara itu, Pjs Bupati Siak Indra Agus Lukman benarkan APBD siak mengalami penurunan drastis.

"Iya sudah disahkan dan turun drastis," kata Pjs Bupati Siak, Indra Agus Lukman.

Ke depan, kata Indra, urusan yang wajib seperti penanganan dan penanggulangan pandemi Covid-19 harus secara maksimal.

Aspek pendidikan, kata Kadis ESDM Provinsi Riau itu, menjadi urusan penting yang harus dikaji secara serius dan mendalam bagi pemda, baik itu belajar tatap muka atau dengan cara daring.

"Pelaksanaan belajar tapi dengan protokol kesehatan dan antisipasi jika belajar daring. Pembangunan insfrastruktur memang terbatas dan sektor lain harus dilaksanakan juga dan yang pasti adalah fokus pada pemulihan ekonomi," katanya.

APBD Siak Turun, Banggar Beri Rekomendasi
Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) rekomendasikan 6 hal untuk Pemkab Siak dalam menghadapi penurunan APBD 2021.

Seperti dikatakan anggota Banggar, Syamsurizal Budi, berdasar dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah pihaknya menyusun struktur angggaran untuk APBD.

"Berdasar Permendagri No 90 tahun 2019 kami bersama pemkab menyusun Belanja operasi, Belanja modal, Belanja tidak terduga, Belanja transfer dan Pembiayaan," jelasnya.

Selanjutnya, ada 6 hal yang menjadi rekomendasi dari Banggar untuk Pemkab Siak berkenaan dengan pelaksanaan Anggaran Kabupaten Siak Tahun 2021.

"Pemerintah Daerah Kabupaten Siak untuk tetap berpedoman kepada prinsip-prinsip good governance dalam penggunaan anggaran, diantaranya mengedepankan akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan efektifitas," urai Budi.

Menurut Budi, hal itu dianggap penting menjadi perhatian bagi Pemkab Siak dalam rangka mempertahankan opini BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang sudah beberapa periode sudah dicapai.

Kemudian, lanjutnya, Banggar DPRD Siak berharap, OPD meningkatkan kinerjanya sehingga menghasilkan output yang bermanfaat dalam merealisasikan program kerja.

"Diharapkan kepada Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan APBD Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2021 dapat dilaksanakan secara maksimal dan menghasilkan manfaat," pintanya.

Kondisi keuangan daerah yang semakin terbatas, kata Budi lebih jauh, akan berdampak pada terbatasnya pembiayaan pembangunan.

"Kami minta pemda bisa berinovasi dalam mencari pembiayaan pembangunan, selain dari sumber pembiayaan yang sudah ada," jelas Budi.

Kemudian, kata Budi, DPRD Siak meminta kepada Pemerintah Daerah untuk semakin aktif menarik investor menanamkan modalnya di Kabupaten Siak.

"Hal itu berguna untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dengan tetap memperhatikan dan fokus pada revitalisasi terhadap masyarakat sekitarnya," kata Ketua DPC Partai Demokrat Siak.

Dengan kondisi APBD saat ini, Pemkab diharapkan dapat mengeliminasi persoalan persoalan yang merupakan isu-isu strategis daerah.

"Baik itu muncul sebagai dampak dari pandemi Covid-19, maupun isu-isu yang sudah ada sebelum pandemi Covid-19," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Budi turut memyampaikan jika pada tahun 2021 diberlakukan kebijakan pembelajaran tatap muka untuk jenjang Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs, pemda harus benar-benar mempersiapkannya secara serius.

"Mulai dari kesiapan sekolah, perserta didik serta orang tua murid, supaya jangan memunculkan masalah baru sebagai dampak dari penerapan kebijakan tersebut," jelasnya.

Kontributor : Alfat Handri