SuaraRiau.id - Pada satu tahun periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin mendapat banyak kritikan, namun juga banyak publik yang mengapresiasinya.
Salah satunya dari pegiat media sosial Denny Siregar menilai kurang fair apabila ada yang mengkritik pemerintahan Jokowi. Karena, "bagaimana bisa orang hanya menilai satu tahun kerja Jokowi, ketika ia sudah bekerja selama enam tahun dan punya visi 50 tahun ke depan?"
Dirinya memgumpamakan dengan adagium: padi saja butuh waktu dari mulai ditanam, panen sampai bisa dimakan.
Di antara kritik yang muncul menyebutkan salah satu kekurangan terbesar Jokowi adalah masih terjadi aksi pembubaran ibadah dan radikalisme di beberapa daerah.
Tambah Denny, para pengkritik tidak fair karena mereka hanya menyalahkan pemerintah pusat, padahal ada tanggungjawab pemerintah daerah juga.
"Tapi tidak menyebut bahwa itu kekurangan dari kepala daerahnya. Padahal kalau bicara ekonomi, bilangnya otonomi daerah. Tapi kalau ada masalah, pusat yang salah," kata Denny melalui media sosial.
Kritik terhadap Jokowi memuncak dengan adanya penolakan terhadap pengesahan UU Cipta Kerja.
Selain itu, pemerintahan Jokowi juga dikritik karena dinilai masih lemah dalam sejumlah aspek, seperti dalam hal menjamin kebebasan berpendapat, keadilan dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia.
Lain halnya menurut peneliti politik dari lembaga Political and Public Policy Studies Jerry Massie yang menyatakan bahwa banyak aspek dari kepemimpinan Jokowi yang perlu dibenahi.
Aspek tersebut mulai dari soal crisis management (krisis manajemen) sampai making decision (membuat keputusan).
"Memang saat ini tersandera dengan omnibus law UU Cipta Kerja. Saya lihat ini baik, tapi disaat menyusun perlu melibatkan lembaga terkait, pakar-pakar di bidang masing-masing. Lantaran ini pertama di Indonesia dan 70 UU yang digabung," kata peneliti politik dari lembaga Political and Public Policy Studies Jerry Massie kepada Suara.com dalam refleksi satu tahun pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.
Untuk membenahi performa kabinet, menurut saran Jerry, Jokowi harus menegur keras para bawahan yang kinerjanya kurang maksimal dan kalau perlu melakukan reshuffle terhadap mereka yang berkinerja buruk.
Ada sejumlah aspek yang menjadi sorotan Jerry. Di tengah kekhawatiran terhadap pemberlakuan UU Cipta Kerja, menurut Jerry, ada harapan dengan UU turunan omnibus law. "UU ini dibuat untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan legislator," katanya.
Jerry yakin jika Jokowi mendengar keluh kesah kaum marjinal, negara akan sejahtera.
Jerry menilai komunikasi publik Jokowi masih lemah dan perlu diubah. Dia sarankan jangan semua juru bicara ikut bersuara.
Berita Terkait
-
Graha Saba Buana: Tempat Kongres PSI yang Jadi Saksi Bisu Dinamika Politik Keluarga Jokowi
-
Geger Ijazah Jokowi: Roy Suryo vs Pengamat Kepolisian, Arah dan Manfaat Kasus Bikin Bingung?
-
Pengamat Kepolisian Bongkar Kejanggalan Kasus Ijazah Jokowi: Seharusnya Sudah Dihentikan dari Awal!
-
'Terlalu Berlebihan! Deddy Sitorus Kritik Keras Pernyataan Luhut Soal Jasa Jokowi yang Dilupakan
-
Kini Jadi Tersangka, Dahlan Iskan Sempat Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi Dihentikan
Terpopuler
- Moto G96 5G Resmi Rilis, HP 5G Murah Motorola Ini Bawa Layar Curved
- Misteri Panggilan Telepon Terakhir Diplomat Arya Daru Pangayunan yang Tewas Dilakban
- 4 Link Video Syur Andini Permata Bareng Bocil Masih Diburu, Benarkah Adik Kandung?
- 10 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 9 Juli: Ada Pemain OVR Tinggi dan Gems
- 7 HP Infinix Rp1 Jutaan Terbaik Juli 2025, Ada yang Kameranya 108 MP
Pilihan
-
Sikap Profesional di Balik Cedera Ole Romeny di Piala Presiden 2025
-
7 Fakta Menyentuh Arya Daru Pangayunan, Diplomat Muda Cemerlang yang Wafat Misterius
-
Utang Emiten Milik Adik Prabowo Bengkak 57,8 Persen
-
Emiten Kebab Baba Rafi Terjerat Utang Pinjol Rp2 Miliar
-
Penampakan Rumah Mewah Riza Chalid yang Jadi Tersangka Korupsi Pertamina
Terkini
-
PHR Tingkatkan Kesiapsiagaan Karhutla di Sekitar Daerah Operasi
-
BRI Raih Penghargaan Global, Masuk Top 1000 World Banks versi The Banker
-
BRI Perkuat Likuiditas lewat CASA, DPK Tembus Rp1.421 Triliun di Kuartal I 2025
-
Raih 11 Penghargaan, BRI: Motivasi untuk Terus Mempertahankan Standar Layanan Terbaik
-
Orange Bond PNM Buka Harapan Baru Pemberdayaan Perempuan Indonesia