SuaraRiau.id - Pada satu tahun periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin mendapat banyak kritikan, namun juga banyak publik yang mengapresiasinya.
Salah satunya dari pegiat media sosial Denny Siregar menilai kurang fair apabila ada yang mengkritik pemerintahan Jokowi. Karena, "bagaimana bisa orang hanya menilai satu tahun kerja Jokowi, ketika ia sudah bekerja selama enam tahun dan punya visi 50 tahun ke depan?"
Dirinya memgumpamakan dengan adagium: padi saja butuh waktu dari mulai ditanam, panen sampai bisa dimakan.
Di antara kritik yang muncul menyebutkan salah satu kekurangan terbesar Jokowi adalah masih terjadi aksi pembubaran ibadah dan radikalisme di beberapa daerah.
Tambah Denny, para pengkritik tidak fair karena mereka hanya menyalahkan pemerintah pusat, padahal ada tanggungjawab pemerintah daerah juga.
"Tapi tidak menyebut bahwa itu kekurangan dari kepala daerahnya. Padahal kalau bicara ekonomi, bilangnya otonomi daerah. Tapi kalau ada masalah, pusat yang salah," kata Denny melalui media sosial.
Kritik terhadap Jokowi memuncak dengan adanya penolakan terhadap pengesahan UU Cipta Kerja.
Selain itu, pemerintahan Jokowi juga dikritik karena dinilai masih lemah dalam sejumlah aspek, seperti dalam hal menjamin kebebasan berpendapat, keadilan dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia.
Lain halnya menurut peneliti politik dari lembaga Political and Public Policy Studies Jerry Massie yang menyatakan bahwa banyak aspek dari kepemimpinan Jokowi yang perlu dibenahi.
Aspek tersebut mulai dari soal crisis management (krisis manajemen) sampai making decision (membuat keputusan).
"Memang saat ini tersandera dengan omnibus law UU Cipta Kerja. Saya lihat ini baik, tapi disaat menyusun perlu melibatkan lembaga terkait, pakar-pakar di bidang masing-masing. Lantaran ini pertama di Indonesia dan 70 UU yang digabung," kata peneliti politik dari lembaga Political and Public Policy Studies Jerry Massie kepada Suara.com dalam refleksi satu tahun pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.
Untuk membenahi performa kabinet, menurut saran Jerry, Jokowi harus menegur keras para bawahan yang kinerjanya kurang maksimal dan kalau perlu melakukan reshuffle terhadap mereka yang berkinerja buruk.
Ada sejumlah aspek yang menjadi sorotan Jerry. Di tengah kekhawatiran terhadap pemberlakuan UU Cipta Kerja, menurut Jerry, ada harapan dengan UU turunan omnibus law. "UU ini dibuat untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan legislator," katanya.
Jerry yakin jika Jokowi mendengar keluh kesah kaum marjinal, negara akan sejahtera.
Jerry menilai komunikasi publik Jokowi masih lemah dan perlu diubah. Dia sarankan jangan semua juru bicara ikut bersuara.
Berita Terkait
-
Soal Whoosh Disebut Investasi Sosial, Anggota Komisi VI DPR: Rugi Ini Siapa Yang Akan Talangi?
-
Jokowi Klaim Proyek Whoosh Investasi Sosial, Tapi Dinikmati Kelas Atas
-
Setahun Pasca-Jokowi: Rakyat Curigai 'Nyawa Busuk' dan Potensi Kejahatan dalam Kebijakan Masa Lalu!
-
Roy Suryo Cs Berhasil Dapatkan Salinan Ijazah Jokowi dari KPU
-
Polemik Ijazah Jokowi Masih Bergulir, Pakar Hukum Ungkap Fakta Soal Intervensi Politik
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
7 Mobil Sedan Bekas Mulai 15 Jutaan, Performa Legenda untuk Harian
-
Nova Arianto Ungkap Biang Kerok Kekalahan Timnas Indonesia U-17 dari Zambia
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
Terkini
-
Sempat Kabur, Pengejaran Gubri Abdul Wahid Berakhir di Kafe Pekanbaru
-
7 Mobil Sedan Bekas Mulai 15 Jutaan, Performa Legenda untuk Harian
-
5 Link DANA Kaget Terbaru Senilai Rp489 Ribu, buat Tambahan Belanja Harian
-
Abdul Wahid Jadi Gubernur Riau ke-4 yang Terseret Kasus Korupsi
-
KPK Masih Gelar Perkara Guna Tentukan Status Gubernur Riau