SuaraRiau.id - Komite Independen Pemantau Pemilihan (KIPP) Sumatera Barat menyebut, hampir semua kampanye pasangan calon melanggar protokol kesehatan. Namun demikian, tidak ada yang melakukan teguran dari Satgas Covid-19.
Hal tersebut dikatakan Ketua Komite Independen Pemantau Pemilihan (KIPP) Sumatera Barat, Samaratul Fuad dilansir dari Antara, Minggu (18/10/2020).
"Setiap paslon gubernur maupun bupati yang melakukan kampanye selalu melanggar protokol kesehatan, tetapi tidak terlihat gugus tugas Covid-19 melarang atau menegurnya," kata Fuad.
Fuad menjelaskan, saat kampanye calon banyak masyarakat yang berkumpul di luar ruangan. Hal itu seharusnya jadi kewenangan gugus tugas Covid-19.
Selain itu, kata Fuad, Sumbar juga sudah punya Peraturan Daerah (Perda) Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) tetapi saat kampanye kenapa tidak diterapkan.
"Kami melihat Perda AKB tidak serius diterapkan, saat kampanye banyak masyarakat berkumpul di tepi jalan tapi dimana gugus tugas saat itu," ujarnya.
Dia mengatakan, saat pilkada pengawasan partisipatif sangat diperlukan karena petugas pengawas sangat terbatas.
Untuk meningkatkan pengawasan partisipatif, Bawaslu harus membuka akses seperti Bawaslu harus mempublikasikan laporan masyarakat dan apa saja tindakan yang dilakukan.
"Tidak cukup bawaslu mengatakan ini terjadi pelanggaran administrasi dan sudah diproses tetapi harus dipublisdan dijelaskan kepada masyarakat apa saja yang dilakukan kalau tidak cukup bukti dimana kurangnya," jelasnya.
Baca Juga: Bawaslu Kepri: Masker Jangan Dimanfaatkan Paslon untuk Berpolitik di Masjid
Pantauan KIPP selama masa kampanye pelanggaran yang sering terjadi, yaitu tidak mematuhi protokol Covid-19 serta masih ada melibatkan anak.
Selain itu, saat kampanye pasangan calon belum memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.
Ketua Panwascam Sungai Pagu Amroni berharap, pengawasan partisipatif sangat diperlukan agar pilkada berjalan aman, tertib, minim pelanggaran sehingga tercapai pilkada yang berkualitas.
Berita Terkait
Terpopuler
- Menteri Agama RI Nasaruddin Umar Disebut Mengundurkan Diri
- Partai Kaesang Tutup Pintu Rapat untuk Ketum Projo: Tempat Budi Arie Bukan di PSI
- Desil Tak Akurat Bisa Bikin Warga Kehilangan Hak Bansos!
- Dilaporkan ke Bareskrim Polri, Gus Lilur Tantang 4 Tokoh NU Ngaji Kitab Kuning Saat Muktamar
- Harga Kulkas Mini 1 Pintu Termurah di Pasaran, Ini 3 Rekomendasinya Mulai Rp400 Ribuan
Pilihan
-
Massa Bikin Barikade di Jalan Palmerah Utara, Hadapi Polisi yang Tembakkan Gas Air Mata
-
Palmerah Dihujani Gas Air Mata oleh Polisi, Massa Terus Melawan
-
Dua Sepeda Motor yang Dibakar Massa di Pos Polisi Pejompongan Diduga Milik Intel
-
Sepeda Motor Dibakar Dekat Pos Polisi Pejompongan, Bentrok Pecah
-
Tolak MBG dan Kopdes, FMN: Anggaran Hanya Lari ke Prabowo dan Kroni-kroninya!
Terkini
-
Siswa di Kuansing Belajar dari Rumah Dampak Parahnya Kabut Asap Karhutla
-
Kualitas Udara Buruk, Pekanbaru Resmi Berstatus Tanggap Darurat Bencana Karhutla
-
Perkuat Koperasi, Gerakkan Ekonomi Rakyat, Dirut BRI Raih Bakti Koperasi Pradana Nayaka
-
Kabut Asap: Kasus ISPA Riau Tembus 1.960, Pekanbaru dan Pelalawan Tertinggi
-
Stafsus Menhut Raja Juli Mangkir dari Pemeriksaan, KPK Ungkap Alasannya