SuaraRiau.id - Sikap represif aparat kepolisian pada demontrasi Koalisi Rakyat Riau menolak UU Cipta Kerja, Kamis (8/10/2020), menuai kritikan dari berbagai pihak.
Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR), menilai tindakan respresif aparat keamanan tergolong brutal, dan tidak sesuai dengan adat istiadat Melayu.
"Mengecam keras tindakan respresif yang dilakukan aparat Polda Riau dalam menyikapi aksi unjukrasa mahasiswa se-Riau yang menyampaikan aspirasi penolakan UU Cipta Kerja Omnibus Law," sebut FKPMR melalui keterangan tertulis kepada Suara.com, Jumat (9/10/2020).
Tindakan keras tersebut telah menimbulkan banyak korban luka, pingsan, dan trauma psikologis di kalangan mahasiswa.
FKPMR pun meminta tanggungjawab moral kepada Kapolda Riau Irjend Pol Agung Setya Imam Effendi untuk menerapkan nilai-nilai budaya Melayu, dalam memimpin kepolisian di Bumi Lancang Kuning.
Selain itu FKPMR menyayangkan respon DPRD Riau yang kurang responsif terhadap penyampaian aspirasi mahasiswa.
Sorotan terhadap tindakan brutal polisi, juga disuarakan pegiat lingkungan hidup yang ikut berunjuk rasa, Jikalahari.
Made Ali Ketua Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) mendesak Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau mengambil sikap terhadap Kapolda Riau.
Jikalahari menilai respon kepolisian terhadap aksi demo sudah anarkis.
Menurut Made, salah satu poin penolakan UU Cipta Kerja Omnibus Law lantaran wilayah masayarakat adat dirampas paksa oleh korporasi, yang dilegalkan pemerintah melalui UU tersebut.
"Tindakan ini bertentangan dengan adat masyarakat Riau, yang menjunjung tinggi falsafah Raja Alim Raja Disembah, Raja Zalim Raja Disanggah," katanya, Jumat (9/10/2020).
Mobil polisi dirusak
Sebelumnya, sejumlah massa menggulingkan sebuah mobil Patwal Lantas Polda Riau usai merusaknya di halaman Hotel Grand Tjokro Pekanbaru, Kamis (8/10/2020).
Terkait perusakan mobil patroli milik Polri tersebut, Kapolda Riau Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi mengajak pihak yang merusak untuk berdialog.
"Semua bisa lihat, yang merusak yang pakai almamater dan kita harap kita bisa berkomunikasi yang pakai almamater mendiskusikan kembali, bahwa kita membuka diskusi ataupun dialog untuk ada apa dengan perilaku itu," jelas Agung kepada Suara.com, Kamis (8/10/2020) malam.
Kapolda Riau juga menyayangkan atas kejadian tersebut.
Kontributor: Satria Kurnia
Berita Terkait
-
MK Ubah UU Cipta Kerja: Apa Kabar Gaji Karyawan?
-
Pertimbangan Efisiensi, Prabowo Bubarkan Satgas UU Cipta Kerja
-
Usai Adanya Putusan MK, DPR Kumpulkan Menkum, Menaker hingga Buruh Pastikan PP 51 Sudah Tak Berlaku
-
Respons Putusan MK soal UU Cipta Kerja, Prabowo Panggil Menteri-menteri ke Istana
-
21 Pasal UU Cipta Kerja Dibatalkan MK, Menteri Hukum Janji Segera Tindaklanjuti Putusan Soal UMP
Terpopuler
- Agus dan Teh Novi Segera Damai, Duit Donasi Fokus Pengobatan dan Sisanya Diserahkan Sepenuhnya
- Bukti Perselingkuhan Paula Verhoeven Diduga Tidak Sah, Baim Wong Disebut Cari-Cari Kesalahan Gegara Mau Ganti Istri
- Bak Terciprat Kekayaan, Konten Adik Irish Bella Review Mobil Hummer Haldy Sabri Dicibir: Lah Ikut Flexing
- Bau Badan Rayyanza Sepulang Sekolah Jadi Perbincangan, Dicurigai Beraroma Telur
- Beda Kado Fuji dan Aaliyah Massaid buat Ultah Azura, Reaksi Atta Halilintar Tuai Sorotan
Pilihan
-
7 Rekomendasi HP 5G Rp 4 Jutaan Terbaik November 2024, Memori Lega Performa Handal
-
Disdikbud Samarinda Siap Beradaptasi dengan Kebijakan Zonasi PPDB 2025
-
Yusharto: Pemindahan IKN Jawab Ketimpangan dan Tingkatkan Keamanan Wilayah
-
5 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Chipset Snapdragon, Terbaik November 2024
-
Kembali Bertugas, Basri-Najirah Diminta Profesional Jelang Pilkada Bontang
Terkini
-
Review Smartphone iQOO Terbaru 2024 dan Spesifikasinya
-
Dukung Gaya Hidup Sehat, BRI dan OPPO Berkolaborasi di OPPO Run 2024
-
Jelang Pencoblosan, Kapolres Ajak Semua Paslon Pilkada Siak Olahraga Bersama
-
Beli Rumah Lebih Mudah, Ayo ke KPR BRI Property Expo 2024 Goes to Ciputra Surabaya
-
Kasus Polisi Tembak Polisi di Sumbar, Kompolnas Minta Polda Selidiki Penyebab