SuaraRiau.id - Sikap represif aparat kepolisian pada demontrasi Koalisi Rakyat Riau menolak UU Cipta Kerja, Kamis (8/10/2020), menuai kritikan dari berbagai pihak.
Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR), menilai tindakan respresif aparat keamanan tergolong brutal, dan tidak sesuai dengan adat istiadat Melayu.
"Mengecam keras tindakan respresif yang dilakukan aparat Polda Riau dalam menyikapi aksi unjukrasa mahasiswa se-Riau yang menyampaikan aspirasi penolakan UU Cipta Kerja Omnibus Law," sebut FKPMR melalui keterangan tertulis kepada Suara.com, Jumat (9/10/2020).
Tindakan keras tersebut telah menimbulkan banyak korban luka, pingsan, dan trauma psikologis di kalangan mahasiswa.
FKPMR pun meminta tanggungjawab moral kepada Kapolda Riau Irjend Pol Agung Setya Imam Effendi untuk menerapkan nilai-nilai budaya Melayu, dalam memimpin kepolisian di Bumi Lancang Kuning.
Selain itu FKPMR menyayangkan respon DPRD Riau yang kurang responsif terhadap penyampaian aspirasi mahasiswa.
Sorotan terhadap tindakan brutal polisi, juga disuarakan pegiat lingkungan hidup yang ikut berunjuk rasa, Jikalahari.
Made Ali Ketua Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) mendesak Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau mengambil sikap terhadap Kapolda Riau.
Jikalahari menilai respon kepolisian terhadap aksi demo sudah anarkis.
Menurut Made, salah satu poin penolakan UU Cipta Kerja Omnibus Law lantaran wilayah masayarakat adat dirampas paksa oleh korporasi, yang dilegalkan pemerintah melalui UU tersebut.
"Tindakan ini bertentangan dengan adat masyarakat Riau, yang menjunjung tinggi falsafah Raja Alim Raja Disembah, Raja Zalim Raja Disanggah," katanya, Jumat (9/10/2020).
Mobil polisi dirusak
Sebelumnya, sejumlah massa menggulingkan sebuah mobil Patwal Lantas Polda Riau usai merusaknya di halaman Hotel Grand Tjokro Pekanbaru, Kamis (8/10/2020).
Terkait perusakan mobil patroli milik Polri tersebut, Kapolda Riau Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi mengajak pihak yang merusak untuk berdialog.
"Semua bisa lihat, yang merusak yang pakai almamater dan kita harap kita bisa berkomunikasi yang pakai almamater mendiskusikan kembali, bahwa kita membuka diskusi ataupun dialog untuk ada apa dengan perilaku itu," jelas Agung kepada Suara.com, Kamis (8/10/2020) malam.
Kapolda Riau juga menyayangkan atas kejadian tersebut.
Berita Terkait
-
Bersaksi di MK, Perempuan Adat Poco Leok Ungkap Tak Dilibatkan di Rencana Geothermal Ulumbu
-
Gugat UU Cipta Kerja, Solidaritas Perempuan Sebut Hukum Masih Pakai Standar Laki-Laki
-
Walhi Sentil Ambisi Pemerintah Garap Ratusan PSN: Ini Menguntungkan Siapa?
-
UU Cipta Kerja Diuji di MK, Komnas Perempuan Minta Hakim Gunakan Analisis Hukum Feminis
-
DPR: UU Cipta Kerja Tak Diskriminasi Perempuan dalam Perlindungan Lingkungan Hidup
Terpopuler
- Sejumlah Jenderal Polri Dikabarkan Diamankan, Satu 'Bintang Empat' Sudah Dilepas
- Panitia Batalkan Undang Raffi Ahmad di GSI Youth Fest Hero Summit
- Prestasi Kinclong Netty Rosdiana Siagian: Mundur dari Polri, Tak Sejalan dengan Hati Nurani
- Kenapa Raffi Ahmad Diboikot? Ini Kronologi Acara Sumpah Pemuda sampai Rans Carnival Sepi
- Sejumlah Jenderal Diperiksa Propam, Ini Respons Mabes
Pilihan
-
Konser Andrea Bocelli di JIExpo Ricuh: Massa Bakar Pembatas Jalan, Wartawan Terhantam Batu
-
Jenderal Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo
-
Tak Perlu Bongkar Kitab, Muhammadiyah Bikin AI Khusus ChatHPT untuk Jawab Persoalan Agama
-
Sejumlah Jenderal Polri Dikabarkan Diamankan, Satu 'Bintang Empat' Sudah Dilepas
-
Gempa M 5,5 Guncang Laut Barat Laut Tanimbar, Getaran Terasa hingga Saumlaki
Terkini
-
Kasus Suap Suhardiman Amby, KPK Ungkap Peluang Periksa Menhut Raja Juli
-
Oknum PNS di Siak Ditangkap, Diduga Setubuhi Anak 11 Tahun Berkali-kali
-
Anggota Polda Riau Diminta Hati-hati Bermedsos, Hindari Unggahan Pemicu Polemik
-
Tokoh Pendiri Pekanbaru Diusulkan Jadi Nama Gerbang Tol Dalam Kota
-
Perluas Penghijauan di Tujuh Wilayah, PNM Tanam 5.850 Bibit Pohon Endemik